Berita Nasional – METROGAYA

Pengacara Habib Rizieq Sebut Survei LSI Keliru

Hasil survei yang baru saja dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia(LSI) tentang ulama yang berpengaruh di Indonesia mendapatkan kritikan dari pengacara habib Rizieq. Sugito Atmo yang merupakan salah seorang pengacara Habib Rizieq percaya bahwa survei dari LSI memang kurang bersahabat baik bagi Habib Rizieq maupun Front Pembela Islam(FPI).

Sebelumnya LSI mengeluarkan hasil survei terkait pengaruh ulama terbesar di Indonesia saat ini. Dalam hasil survei tersebut, Ustad Abdul Somad (UAS) menempati peringkat pertama sebagai ulama paling berpengaruh di Indonesia saat ini, sementara Habib Rizieq ‘hanya’ berada ditempat ke-5 dibawah UAS, Ust Arifin Ilham, Ust Yusuf Mansyur dan Aa Gym.

Berikut daftar serta persentase ulama yang paling berpengaruh di Indonesia saat ini versi LSI :

1. Ustaz Abdul Somad (UAS)

Mengikuti imbauannya: 30,2 persen
Pernah mendengar: 59,3 persen
Suka: 82, 5 persen

2. Ustaz Arifin Ilham

Mengikuti imbauannya: 25,9 persen
Pernah mendengar: 41,2 persen
Suka: 84,4 persen

3. Ustaz Yusuf Mansur

Mengikuti imbauannya: 24,9 persen
Pernah mendengar; 57,2 persen
Suka: 84,9 persen

4. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym)

Mengikuti imbauannya: 23,5 persen
Pernah mendengar: 69,3 persen
Suka: 79,7 persen

5. Habib Rizieq Syihab

Mengikuti imbauannya; 17,0 persen
Pernah mendengar: 53,4 persen
Suka: 52,9 persen.

Kasus & Habib Rizieq

Saat ini, Habib Rizieq masih tinggal di Arab Saudi dan belum kembali ke Tanah Air sejak umroh yang dilakukannya saat sedang menghadapi berbagai tuduhan kasus-kasus yang dihadapkan padanya.

Pimpinan FPI ini memang bukan kali pertama berhadapan dengan kasus hukum. Pada beberapa tahun silam, Habib Rizieq juga pernah ditahan karena beberapa kasus.

Setelah itu, Habib Rizieq harus kembali berurusan dengan berbagai kasus. Memang belum ada kejelasan terkait kasus yang dihadapkan oleh Habib Rizieq. Pada beberapa kasus, pihak Kepolisian telah menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka dan proses penyelidikan terhadap berbagai kasus yang dilaporkan kepada Habib Rizieq belum bisa dilanjutkan lantaran pimpinan FPI tersebut tak kunjung kembali ke Indonesia hingga saat ini.

Kepergian Habib Rizieq ke Arab Saudi bersamaan dengan fenomena UAS yang memberikan gaya ceramah yang menarik khalayak ramai. Semenjak banyaknya video ceramah UAS viral, membuat nama UAS semakin banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. UAS bahkan saat ini berhasil menjadi pusat perhatian melewati para ulama senior yang lebih dahulu muncul ke permukaan.

Kisah Bupati Indramayu Yang Mundur Demi Keluarga

Jika saat ini banyak pejabat Indonesia yang berebut untuk bisa memperpanjang masa jabatannya, hal berbeda justru dialami oleh Bupati Indramayu Anna Sophanah yang telah menajabat sebagai Bupati Indramayu sejak 2010 dan tahun 2015, Anna kembali mengikuti pemilu untuk periode kedua dan lagi-lagi memenangkan pemilu.

Menjabat sebagai Bupati untuk periode ke-2, ternyata tidak berjalan lama – Anna secara mendadak mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Bupati Indramayu.

Sebagai catatan, Anna merupakan istri dari istri dari mantan Bupati Indramayu periodeo 2000-2010 yang artinya merupakan Bupati 2 periode kabupaten tersebut.

Pengunduran diri Anna ini tadinya menimbulkan tanda tanya. Tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba Anna mengatakan ingin mengundurkan diri sebagai orang nomor satu di Kabupaten Indramayu tersebut. Jabatan prestisius yang didapatkan untuk periode kedua tentu menjadi tanda tanya – mengapa Anna mundur sementara ia mengikuti kontestasi pemilihan Bupati untuk periode kedua tahun 2015 lalu.

Ingin lebih berbakti pada keluarga

Usut punya usut, mundurnya Bupati Indramayu tersebut ternyata karena ingin berbakti lebih banyak kepada keluarganya. Meskipun sudah menjabat sebagai Bupati Indramayu, Anna tampaknya merasa sudah cukup berbakti bagi daerahnya tersebut dan ingin lebih mengoptimalkan peran sebagai Istri dan Ibu bagi keluarganya.

Pada surat Bupati Anna kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwa Kamil juga dijelaskan alasan Bupati Anna mengajukan pengunduran diri adalah ingin lebih berbakti kepada keluarganya.

Alasan Anna ini masuk akal mengingat sang suami yang merupakan mantan Bupati Indramayu baru saja bebas bersyarat dari hukuman karena tindak korupsi dan didakwa selama 4 tahun.

Kini Anna bersama sang suami Yance dikabarkan telah berkumpul kembali. Dari sini pula mungkin alasan Anna yang ingin menikmati hidupnya untuk berbakti kepada sang suami beserta keluarga yang baru saja kembali lengkap.

Keputusan ini sendiri sudah dikirimkan oleh Ridwan Kamil kepada Kemendagri untuk menunggu keputusan terkait pengunduran diri Bupati Anna tersebut.

Pengunduran diri karena keluarga dan tidak mau birokrasi Kab. Indramayu terbengkalai memang patut diapresiasi, meskipun masih menjadi tanda tanya mengapa Anna mengikuti pencalonan periode kedua jika akhirnya mundur sebelum masa jabatan usai.

Bupati Cirebon Tambah Daftar Pejabat Korupsi

Lagi dan lagi, pejabat tinggi negara tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) karena diduga melakukan jual beli jabatan. Kali ini, KPK menangkap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra terkait dengan jual beli jabatan serta terima suap untuk kasus proyek dan perizinan.

KPK menyita uang tunai Rp 385 juta dalam Operasi Tangkap Tangan(OTT) dari Bupati Cirebon tersebut. Tak lama berselang dari penangkapan, PDI-P selaku partai yang mengusung dan juga kader partai itu langsung melakukan pemecatan terhadap Sunjaya.

Selain mengamankan uang tunai, KPK juga mendapati bukti transaksi perbankan berupa slip setoran dan transfer senilai Rp 6.425.000.000. Penangkapan ini mendapati 6 orang termasuk Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto. Dari 6 orang ini, hanya Sunjaya Purwadi dan Gatot Rachmanto yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

Bupati Cirebon ini akan dijerat Pasal 2 huruf a atau huruf b atau Pasal dan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menambah daftar pejabat tinggi yang terjerat korupsi

Terjeratnya Sunjaya Purwadi Sastra sebagai kepala daerah yang ditangkap oleh KPK menambah daftar panjang kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Bupati Cirebon ini menjadi nama ke-100 sebagai kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi.

Sejak didirikan tahun 2002 silam, KPK telah melakukan pemrosesan untuk 19 kepala daerah pada kasus Bupati Cirebon ini.

Tertangkapnya Bupati Cirebon dan deretan nama panjang kepala daerah yang terjerat korupsi tentu membuat semakin banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai kepala daerahnya sendiri. Berbagai kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat melalui Pemilu tentu merasakan dampak langsung dengan terjeratnya kepala daerah pilihannya itu.

Perilaku tindak pidana korupsi memang sangat merugikan bagi masyarakat. Dengan berbagai kecurangan yang dilakukan, masyarakat terkena dampak langsung dengan apa yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat tinggi negara lainnya.

Ini menjadi catatan bagi masyarakat untuk Pemilu 2019 mendatang, jangan pernah mau memilih Caleg yang memiliki latar belakang kasus korupsi. Karena seperti kata pepatah, lebih baik menghindari daripada mengobati bukan?

Pengelola Grup Gay Bandung Ditangkap

Polisi Jawa Barat telah menangkap IS dan rekannya IH karena diduga menjalankan halaman Facebook untuk komunitas gay di Bandung, Jawa Barat, dalam kasus pertama kriminalisasi tempat nongkrong LGBT di media sosial.

Mereka menggerebek pada hari Kamis sebuah rumah yang disewa oleh IS, yang diduga menciptakan halaman “Gay Bandung” pada Oktober 2015, di Batununggal, di mana mereka menemukan dua pria itu. Mereka juga menyita lima ponsel dan 25 kondom.

Polisi mengidentifikasi IH sebagai mitra IS.

“Mereka menghubungkan dan menjodohkan orang-orang yang ingin menjalin persahabatan sesama jenis,” wakil direktur khusus kejahatan polisi, Adj. Komisaris Utama Hari Brata mengatakan pada hari Jumat.

Kelompok Facebook dilaporkan memiliki 4.093 pengikut aktif dari berbagai usia, termasuk remaja.

Gelombang sentimen anti-LGBT telah menyapu provinsi konservatif Jawa Barat, dengan meningkatnya kecemasan publik atas kelompok LGBT di media sosial.

Halaman Facebook lain untuk kaum muda gay memicu kontroversi di Kabupaten Garut dua minggu lalu, memicu panggilan dari kepala sekolah untuk melarang siswa LGBT di sekolah.

Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan surat edaran pada hari Senin, menginstruksikan semua kepala kecamatan di kabupaten untuk memastikan bahwa khotbah selama sholat Jumat pada 17 Oktober membahas apa yang disebut bahaya homoseksualitas sebagai gaya hidup.

Instruksi tersebut mengutip laporan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Cianjur, yang mengklaim bahwa jumlah orang LGBT telah meningkat secara signifikan di kabupaten tersebut.

Menandai tindakan pertama polisi terhadap LGBT

Kasus Bandung menandai tindakan polisi pertama terhadap kelompok LGBT online, yang sering menggunakan interaksi rahasia dalam masyarakat yang sebagian besar konservatif dan religius untuk menghindari penolakan dan kutukan.

Para tersangka telah dituntut berdasarkan Pasal 27 Poin 1 Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE) tentang transmisi dan penyebaran informasi elektronik yang mengandung amoralitas, yang membawa hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Pada bulan Januari, polisi menangkap dua pria di kota Depok karena dugaan prostitusi. Mereka diduga memproduksi video untuk mempromosikan diri dan menarik klien di media sosial.

Jembatan Runtuh di Sumba Timur Akibat Gempa

Sebuah jembatan telah runtuh di distrik Wula Waijelu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, setelah serangkaian gempa bumi dengan berbagai besaran mengguncang kawasan itu pada Selasa pagi.

“Hari ini, empat gempa bumi melanda Sumba Timur. Gempa keempat, yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika [BMKG] memiliki kekuatan 6,3 skala Richter, telah menggulingkan sebuah jembatan di distrik Wula Waijelu, ”kata Walikota Sumba Timur Gideon Mbiliyora kepada The Jakarta Post pada hari Selasa.

Dia menambahkan bahwa gempa telah mengirim penduduk ke dalam keadaan panik. Belum ada korban yang dilaporkan sejauh ini.

Rangkaian gempa bumi mulai dari 5,2 hingga 6,3 terjadi sejak Senin malam, dengan pusat gempa terletak di lepas pantai desa Nggongi di Sumba Timur.

Guncangan di perairan selatan Pulau Sumba terjadi hanya empat hari setelah gempa dahsyat dan tsunami menghantam Palu dan Donggala di pulau Sulawesi, sekitar 1.000 kilometer sebelah utara Sumba.

BMKG memposting tweet di akun Twitter-nya, mengkonfirmasikan bahwa pada pukul 7:16 pagi, gempa 6,3 SR terjadi 66 km dari bagian barat daya Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada kedalaman 10 km.

Menurut aplikasi smartphone BMKG, gempa berkekuatan 5,2 skala Richter mengguncang Sumba Timur pada pukul 6:12 pagi. Gempa susulan berikutnya berukuran 5,3 dan 6,0 dalam magnitude terjadi beberapa menit kemudian pada pukul 6:27 pagi dan 6:59 pagi, masing-masing. Agensi kemudian mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa gempa tidak akan menyebabkan tsunami.

Gideon mengatakan dia telah mengirim beberapa anggota stafnya, serta pejabat dari Badan Mitigasi Bencana Sumba Timur (BPBD Sumba Timur) untuk menilai kerusakan di wilayah tersebut.

Menunggu laporan kerusakan

“Saya sudah meminta [BPBD Sumba Timur] dan lembaga terkait lainnya untuk menilai kerusakan di lapangan. Sejauh ini, kami belum menerima laporan tentang kerusakan rumah atau kerugian besar lainnya, ”katanya.

Tremor terus terjadi hingga Selasa sore, dengan rekaman terakhir pada jam 2:01 siang. dengan magnitude 5,8, menurut peta real-time dari gempa bumi terbaru di Amerika Serikat, Geological Survey (USGS).

Pada bulan Agustus, setelah gempa berkekuatan 7,0 di Lombok, gempa bumi yang lebih kecil sebesar 5,6 SR juga menghantam daerah tersebut.

Demokrat Melunak Soal Kader Yang Dukung Jokowi

Partai Demokrat memberikan “dispensasi” kepada kader-kader daerahnya yang berjejer yang telah memberikan dukungan mereka di belakang Presiden Joko Widodo dan mencalonkan Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019, kata Ferdinand Hutahean.

Ferdinand Hutahean, kepala hukum dan advokasi Demokrat, mengatakan keputusan dibuat untuk mempertahankan suara partai di daerah pemilihan tertentu di mana dukungan untuk Jokowi tinggi.

“Kami telah melihat opini publik yang kuat dan kepentingan untuk mendukung Jokowi [di beberapa provinsi], jadi kami juga harus berpikir tentang menyelamatkan partai,” kata Ferdinand seperti dikutip oleh kompas.com pada hari Minggu.

“Dewan eksekutif pusat partai [DPP] akan memberikan dispensasi khusus untuk daerah-daerah tertentu, tetapi hanya sedikit, tidak banyak,” katanya.

Para kader, bagaimanapun, diharapkan untuk mendukung partai dalam memenangkan pemilihan legislatif di daerah masing-masing.

Partai Demokrat, yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk pilpres pada 2019, mengadakan pertemuan untuk membahas masalah internal, termasuk beberapa kader partai yang telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Kader terbaik Demokrat dukung Jokowi

Hingga saat ini, setidaknya empat anggota Partai Demokrat telah mengumumkan dukungan mereka untuk pemilihan kembali Jokowi, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi, juga dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB), dan mantan Wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dukungan dari beberapa kader terbaik Demokrat ini memang membuat Demokrat harus mengambil sikap yang tepat sehingga tidak merugikan masa depan partai yang baru berulang tahun ke-17 tahun tersebut.

Seperti yang diketahui, Demokrat baru memutuskan bergabung dengan koalisi Prabowo saat menit-menit akhir. Banyak pihak yang mengatakan bahwa dukungan Demokrat untuk Prabowo-Sandi tidak benar-benar optimal, hal ini dikarenakan AHY yang merupakan anak dari SBY yang diajukan untuk mendampingi Prabowo tidak dipilih mendampingi Prabowo pada pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang.

Disisi lain, Demokrat memang harus mendukung salah satu kandidat karena aturan baru KPU yang mengaharuskan setiap partai harus berkontribusi dalam menentukan pengajuan kandidat Presiden 2019.

Mengapa Krisis Argentina dan Turki Berpengaruh ke Indonesia

Ketika krisis pasar keuangan di Argentina dan Turki menyebar melalui pasar global yang sedang berkembang, Indonesia merasakan rasa sakit lebih dari negara lainnya di Asia.

Rupiah merosot ke level terlemahnya terhadap dolar sejak krisis keuangan Asia tahun 1998, mendorong bank sentral untuk meningkatkan upaya untuk menstabilkan mata uang. Bank Indonesia telah menekan cadangannya hingga miliaran dolar dan telah menaikkan suku bunga empat kali sejak pertengahan Mei.

1. Apa yang memicu aksi jual?

Bahkan sebelum Argentina dan Turki memasuki mode krisis, pasar negara berkembang berada di bawah tekanan karena meningkatnya suku bunga AS dan dolar yang lebih kuat. Bagian dari daya tarik pasar negara berkembang adalah hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pasar negara maju.

Ketika perbedaan itu jatuh karena Federal Reserve menaikkan biaya pinjaman, pasar negara berkembang menjadi kurang menarik. Secara lebih luas, krisis mata uang yang semakin mendalam di Argentina di atas ructions di Turki telah mengurangi minat investor untuk aset berisiko, mendorong eksodus dari pasar negara berkembang ke tempat yang relatif aman di pasar negara maju.

2. Mengapa Indonesia menjadi sasaran?

Ini adalah salah satu dari beberapa pasar negara berkembang di Asia yang menjalankan defisit akun saat ini (begitu juga India dan Filipina), dan data terbaru menunjukkan bahwa melebar ke tertinggi empat tahun. Defisit ekonomi bergantung pada aliran masuk asing untuk membiayai kebutuhan impor mereka, membuat mereka rentan terhadap penurunan sentimen dan arus keluar yang tajam. Investor asing memiliki hampir 40 persen dari obligasi pemerintah Indonesia, di antara yang tertinggi dari pasar negara berkembang di Asia. Tambahkan ke bahwa pemerintah menjalankan defisit anggaran, yang berarti perlu meminjam untuk membiayai pengeluaran.

3. Seberapa parahkah mata uang dan saham yang ada?

Rupiah adalah pelaku terburuk kedua di Asia (setelah India) tahun ini, tetapi ini adalah mata uang yang paling terpukul sejak aksi jual pasar negara berkembang dimulai pada akhir Januari, melemah sekitar 9 persen. Indeks Harga Saham Gabungan Jakarta, atau IHSG, turun lebih dari 6 persen tahun ini, sementara imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun telah meningkat tahun ini ke yang tertinggi sejak akhir 2016.

4. Apa yang telah dilakukan bank sentral untuk menghentikan kekalahan tersebut?

Bank Indonesia menaikkan suku bunga dengan total 125 basis poin sejak Mei dan melakukan intervensi baik dalam mata uang dan pasar obligasi untuk mengekang kerugian, menguras apa yang merupakan rekor cadangan devisa pada bulan Januari sekitar $ 14 miliar hingga $ 118 miliar pada bulan Juli. Bank sentral telah mengatakan siap untuk merespon volatilitas pasar yang berlebihan dan telah mempertahankan kebijakan moneter yang hawkish. Bank sentral mengkonfirmasi intervensi lebih lanjut di pasar mata uang dan obligasi pada 31 Agustus karena rupiah jatuh ke level terendah terhadap dolar sejak 1998.

Pemerintah melakukan sedikit untuk menopang pasokan dolar juga, mengumumkan berbagai langkah dari rencana untuk membatasi impor barang-barang konsumsi, percepatan penggunaan biodiesel berbasis sawit untuk memotong impor bahan bakar dan upaya untuk meningkatkan pariwisata dan ekspor. Perusahaan juga bermaksud untuk memesan perusahaan energi utamanya untuk menjadi pembeli tunggal minyak mentah yang diproduksi secara lokal untuk membantu mengurangi impor minyak.

5. Akankah ini berhasil?

Bank sentral mengatakan fundamental ekonomi Indonesia lebih baik daripada banyak mitra pasar berkembang seperti Argentina, Turki dan Rusia, sementara para analis menunjuk pada posisi yang umumnya lebih kuat untuk pasar negara berkembang Asia – terutama karena cadangan devisa yang sehat dan fundamental ekonomi yang kuat – yang menempatkan mereka dalam posisi yang kuat untuk menahan guncangan eksternal. Tetapi dengan The Fed akan terus menaikkan suku bunga dan selisih antara AS dan imbal hasil pasar yang sedang berkembang, mengharapkan lebih banyak pelemahan mata uang.

KPI Himbau Media Terkait Penyangan Berita Terorisme

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan pemberitahuan yang melingkar kepada badan penyiaran publik, jaringan televisi dan radio untuk tidak melakukan uji siaran langsung terkait dengan terorisme.

Dalam edaran yang dirilis pada hari Jumat, KPI mengatakan itu membuat keputusan untuk menegakkan otoritas pengadilan, memastikan keberhasilan pengadilan, melindungi keamanan petugas pengadilan dan saksi, serta mengekang potensi penyebaran ideologi ekstrim dan mencegah orang-orang dari mengidolakan teroris.

Dalam sebuah diskusi tentang siaran langsung dari percobaan teror pada 28 Mei, juru bicara Polisi Nasional Insp. Jendral Setyo Wasisto mengatakan liputan uji coba teror yang berlangsung lama mungkin meningkatkan simpati dari orang-orang tertentu dan menjadikan tersangka teroris sebagai teladan.

“Ini bisa menginspirasi orang, yang tidak yakin dan tidak tertarik pada awalnya, menjadi tertarik [dalam terorisme].”

Setyo mengatakan polisi telah menerima protes keras di seluruh dunia ketika gambar tersangka serangan teror Bali melambai dan tersenyum menjadi viral. “‘Bagaimana bisa [teroris] mendapatkan ruang sebesar itu?’ Itu yang mereka katakan, ”kenang Setyo.

Imam Wahyudi, anggota Dewan Pers, mengatakan pemerintah harus memperhatikan baik konten media dan kepentingan publik.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi tentang masalah ini tetapi juga jaminan bahwa mereka dapat memiliki kehidupan yang baik, aman dan damai,” kata Iman.

Siaran langsung sidang teroris

Pada tanggal 25 Mei, tiga hari sebelum diskusi, sidang Aman Abdurrahman, ideolog kunci untuk gerakan Negara Islam di Indonesia, ditangguhkan sebentar karena bunyi seperti ledakan.

Setelah diselidiki ternyata bunyi tersebut bersumber bukan dari bom atau bahan yang berbahaya.

Dengan hal ini, KPI menghimbau segala sesuatu yang berhubunga ndengan isu terorisme sebaiknya tidak sembarangan ditayangkan khususnya saat live. Memang isu terorisme beberapa hari terakhir menjadi isu yang sangat sering diangkat ke media karena memang terjadi beberapa serangan terorisme yang terjadi dibeberapa daerah yang ada di Indonesia. Ini juga terjadi secara berentetan sehingga membuat pemberitaan terorisme terus di blow-up.

Sandiaga Bantah Keluarkan Dana Untuk Pohon Buatan

Pemerintah Jakarta membantah menghabiskan Rp2,2 miliar untuk membeli pohon-pohon buatan yang telah dihapus dari trotoar di Jakarta Pusat setelah dikritik karena mengganggu pejalan kaki.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pohon-pohon telah dibeli oleh Badan Industri dan Energi Jakarta Pusat pada tahun 2017, sehingga tidak ada uang dari anggaran kota 2018 yang telah dicairkan untuk melakukan pembelian.

Badan itu biasanya memasang pohon buatan untuk menyambut peristiwa besar, kata Sandiaga. Menjelang Idul Fitri, ulang tahun Jakarta dan Asian Games, agensi memutuskan untuk memasang pohon pada 28-29 Mei.

“Anggaran sebesar Rp 2,2 miliar dialokasikan untuk pengadaan pencahayaan dan dekorasi untuk menyambut Asian Games. Pengadaan akan dilakukan melalui tender segera, ”kata Sandiaga pada hari Jumat sebagaimana dikutip oleh kompas.com.

Sandiaga mengakui bahwa pemasangan pohon buatan telah dilakukan sebelum berkonsultasi dengan Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta.

“Kami mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka ingin melaksanakan rencana tersebut, mereka seharusnya sudah membiarkan kepala agensi tahu lebih dulu,” Sandiaga menambahkan.

Foto-foto pohon di Jl. MH Thamrin dan Jl. Merdeka Barat banyak beredar di media sosial. Pada hari Kamis, semua pohon buatan telah dipindahkan dari trotoar.

Kritikan terhadap penempatan pohon buatan

Kepala Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengkritik angsuran pohon-pohon. “Kami menemukan bahwa beberapa trotoar terlalu sempit, seperti di depan Bank Bangkok [di Jl. MH Thamrin], tetapi pohon buatan masih dipasang di sana. Mereka menghalangi pejalan kaki, terutama orang cacat. ”

Memang trotoar disepanjang jalan yang dipasangi oleh pohon buatan membuat trotoar menjadi lebih sempit dan terlihat pejalan kaki menjadi sulit melintas khususnya ketika bertemu pejalan kaki yg berlawanan arah.

Sejatinya pemasangan segala sesuatu seperti hiasan pohon buatan sudah seharusnya memperhatikan kenyamanan untuk sekitarnya. Trotoar yang memang dikhususkan untuk pejalan kaki ketika dipasangi pohon buatan memang membuat gangguan karena mempersempit jalan untuk dilalui oleh pejalan kaki.

Daftar 200 Pencerah Rekomendasi Menag Mendapat Banyak Kritikan

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan 200 rekomendasi penceramah yang bisa didengar oleh masyrakat Indonesia. Ini merupakan hal yang disampikan oleh Menag karena beralasan sering mendapat masukkan dari masyrakat mengenai nama-nama penceramah yang dinilai layak untuk didengar.

Menanggapi rekomendasi dari Menag ini, banyak protes dan kritikan yang ditujukkan untuk Menag lantaran dinilai membuat masyarakat bisa terpecah.

Ketua DPR sendiri meminta komisi VIII untuk memanggil Menag terkait dengan rekomendasi yang baru saja dikeluarkan oleh Menag.

Bamsoet mengatakan dikutip dari detik.com untuk mengadakan pertemuan dengan DPR untuk menjelaskan terkait polemik ini.

“Saya mendorong nanti Kemenag dan komisi terkait untuk segera mengadakan rapat dan meminta penjelasan Menag,”

Ketua DPR ini juga mengatakan bahwa Menag harus segera menjelaskan terkait polemik ini sehingga tidak menimbulkan keresahan lebih jauh terhadap isu ini. Memang ada banyak protes yang ditujukan pada Menag terkait dengan daftar nama-nama yang berisikan 200 nama yang direkomendasikan Menag.

Beberapa ustad populer tidak masuk daftar

Beberapa nama ustad populer dikalangan masyarakat tidak masuk dalam 200 daftar yang direkomendasikan oleh Menag. Nama-nama ustad tersebut seperti Ustad Abdul Somad, Adi Hidayat dan Khalid Basalamah.

Ketiga ustad ini memang memiliki audiens yang sangat besar di media sosial dan sering menjadi perbincangan. Meskipun begitu, Menang tidak memasukkan nama-nama ustad tersebut sehingga ini dianggap menjadi hal yang tidak benar.

Polemik tentang 200 nama penceramah rekomendasi dari Menag ini menang banyak dikatikan dengan politik, dan Menag diharapkan dapat mengakhiri polemik ini dengan menjelaskan detail terkati permasalahan ini.