Jakarta Barat Akan Punya 10 RPTRA Tahun Depan

Jakarta Barat akan membangun ruang publik terintegrasi ramah anak (RPTRA) setelah mendapat tanggapan positif dari warga, kata seorang pejabat.

Rencana pengembangan 10 RPTRA baru tahun depan atas tanah milik pemerintah DKI Jakarta disarankan oleh pemerintah kecamatan, Kepala Dinas Perumahan dan Hunian Jakarta Barat Taufik mengatakan pada hari Senin.

“RPTRA baru juga akan dilengkapi dengan fasilitas […] seperti perpustakaan dan taman anak-anak,” katanya seperti dikutip wartakota.tribunnews.com.

RPTRA merupakan salah satu program penandatanganan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Taufik mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 13 miliarĀ  kepada Badan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jakarta.

Saat ini, ada 56 RPTRA yang tersebar di tujuh kabupaten di Jakarta Barat.

“Pembangunan pada 20 RPTRA yang dibangun dengan menggunakan dana daerah 2017 telah mencapai 95 persen. Beberapa diantaranya, seperti RPTRA Wijayakusuma, Menara, KS Tubun dan Manunggal, kini terbuka untuk umum, “katanya.

RPTRA sendiri menjadi salah satu tempat penting yang banyak hadir pada kota-kota besar seperti Jakarta. Ini menandakan bahwa kota tersebut menjadi salah satu kota ramah anak, ini menjadikan anak-anak yang ada di Jakarta memiliki tempat untuk bermain.

Selain untuk anak-anak, RPTRA juga menjadi salah satu tempat favorit bagi banyak komunitas untuk berkumpul. Ini menjadikan banyak komunitas anak muda yang memiliki banyak kegiatan positif untuk dapat hadir ditempat-tempat seperti RPTRA.

Dengan kehadiran RPTRA ini juga diharapkan dapat mengubah kegiatan yang menyangkut anak muda dan lebih berada dalam jalur positif seperti tempat berkumpul komunitas, tempat berolahraga atau tempat kreatif lainnya.

Keberadaan RPTRA ini akan semakin membuat orang dapat menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman, dengan kegiatan yang lebih positif.

Pemerintah Cabut Kewenangan Sertifikasi Halal MUI

Pemerintah telah mencabut wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengesahkan produk halal, menyusul peresmian Lembaga Sertifikasi Halal oleh Menteri Agama Lukman Halim Saifuddin pada hari Kamis.

Pembentukan badan ini didasarkan pada UU No. 33/2014 tentang jaminan produk halal.

Lukman mengatakan, agensi tersebut tidak diperbolehkan mengumpulkan uang dari pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat. “Kami akan membuatnya sesederhana mungkin. Tidak akan ada biaya sertifikasi sama sekali. Ini adalah layanan online, “katanya seperti dilansir kontan.co.id.

Peresmian agensi tersebut mengakhiri kewenangan MUI untuk menerbitkan sertifikat halal.

Wakil ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi menyambut baik keputusan pemerintah tersebut, mengatakan bahwa MUI berada di balik penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan pembentukan badan tersebut.

“Apa pun yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan produk halal sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah,” Zainut menambahkan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

Dia mengungkapkan harapan bahwa akan ada kepastian hukum mengenai persyaratan sertifikasi halal dengan pembentukan badan tersebut.

“Kami harus mendukungnya dan penegakan hukum harus mulai menerapkan undang-undang,” kata Zainut, menambahkan bahwa mendapatkan sertifikasi halal tidak diwajibkan.

Selama ini, MUI merupakan lembaga resmi yang memberikan label halal untuk produk seperti makanan atau lainnya. Dengan peraturan baru ini, otomatis MUI tidak lagi menjadi acuan utama dalam produk halal di Indonesia.

Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya Islam memang mewajibkan setiap produk yang dijual kepasaran harus memiliki label halal terlebih dahulu. Ini merupakan kebijakan untuk perlindungan konsumen dimana masyarakat mayoritas sendiri beragama Islam sehingga produk-produk ini harus terlebih dahulu mendapatkan label halal.

Gubernur Papua Temui KPK Untuk Klarifikasi Kekayaan

Gubernur Papua Lukas Enembe datang ke markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu untuk mengklarifikasi laporan kekayaannya, yang kabarnya diserahkan ke badan antigraft.

Gubernur tiba di kantor pusat KPK di Jl. Rasuna Said di Jakarta Selatan jam 1 siang. Dia terus-terusan menceritakan rincian kunjungannya. Gubernur juga menolak untuk berbicara dengan wartawan saat dia meninggalkan gedung KPK pada pukul 06.15.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kepada wartawan bahwa kunjungan Lukas adalah untuk menjelaskan rincian laporan kekayaannya. “Ada beberapa informasi dalam laporan yang kami butuhkan untuk diperjelas,” dia menegaskan.

Berdasarkan UU KPK tahun 2002, badan antigraft diminta untuk mengevaluasi laporan kekayaan pejabat negara, yang pengajuannya diperlukan sebagai bagian dari upaya KPK untuk mencegah terjadinya korupsi.

Lukas adalah saksi dalam kasus korupsi terkait penggunaan dana beasiswa untuk tahun fiskal 2016. Kasus tersebut ditangani oleh Departemen Investigasi Kriminal Nasional (Bareskrim). Pada tanggal 4 September, Lukas memenuhi permintaan polisi untuk mengajukan pertanyaan terkait kasus tersebut setelah melewatkan dua pertanyaan sebelumnya.

Apa yang dilakukan oleh Gubernur Papua ini memang harusnya ditiru oleh pejabat daerah lainnya. KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi memang terus mendapat banyak tekanan seperti dari DPR, meskipun demikian, rakyat tampaknya lebih mempercayai kinerja KPK dibandingkan dengan DPR.

Dukungan terus mengalir bagi KPK karena dianggap mampu memberantas mafia-mafia tikus berdasi yang terus menggerogoti keuangan negara.