Ma’ruf Amin, Ahoker dan Pilpres 2019

Terpilihnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia(MUI) sebagai pendamping Jokowi di kontestasi Pemilihan Presiden(Pilpres) 2019 mendatang membuat banyak pihak kaget. Bagaimana tidak, Jokowi yang sebelumnya digadang-gadang memilih Mafud MD, ternyata pada akhirnya memutuskan menggandeng Ma’ruf Amin, ketua MUI untuk mendampinginya bersaing di Pilpres 2019.

Pemilihan Kiai Ma’ruf Amin bukan hanya mengagetkan kubu lawan, tetapi ini juga mengagetkan kubu Jokowi sendiri. Hal ini dikarenakan tentang permasalahan yang menerpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok.

Ahok saat ini tengah menjalani hukuman penjara lantaran diputuskan bersalah dalam kasus penondaan agama. Putusan ini sendiri tidak terlepas dari Ma’ruf Amin, orang yang akan mendampingi Jokwowi di 2019 mendatang, sedangkan seperti yang banyak diketahui – pemilih Ahok sudah pasti pro Jokowi, tetapi pemilihan Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi menimbulkan permasalahan baru bagi kubu Jokowi.

Ahoker(sebutan pendukung Ahok) meskipun tidak semuanya, menyayangkan pilihan Jokowi dalam memilih pasangan di Pilpres 2019 nanti. Ini dikarenakan Ma’ruf Amin dianggap oleh Ahoker sebagai salah satu aktor penting sehingga membuat Ahok terjeblos di penjara.

Ma’ruf Amin, Ahoker dan Pilpres 2019

Meskipun sudah setahun lebih berlalu, terjeblosnya Ahok ke penjara masih menjadi hal yang belum bisa diterima oleh banyak Ahoker. Banyak Ahoker yang mempertanyakan putusan hakim tersebut, lantaran hal tersebut dinilai sebagai salah satu langkah untuk menjegal Ahok lantaran akan mengikuti pemimlihan Gubernur tahun 2017 silam.

Setahun berlalu, kini politik akan menemui babak baru yaitu puncak dari pemilhan yakni Pilpres 2019.

Di Pilpres 2019, Ma’ruf Amin yang dianggap memiliki ‘dosa’ pada Ahok membuat pihak lawan optimis Ahoker takkan memilih Jokowi lantaran terpilhnya Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi di 2019 mendatang.

Ma’ruf Amin tampaknya sadar bahwa masih ada Ahoker yang belum move on, mengenai putusan hakim tersebut. Melihat hal ini, Ma’ruf Amin menginginkan pertemuan dengan Ahoker.

Sejumlah wacana telah dirumuskan guna mempertemukan Ahoker dengan Ma’ruf Amin.Hal ini, tentu saja guna menjaga dukungan Ahoker sehingga tidak berpaling dari Jokowi di 2019 mendatang. Pertemuan antara Ahoker dan Ma’ruf Amin bisa menjadi langkah awal dalam permasalahan yang ada dalam kubu pendukung Jokowi.

Ahoker bisa menjadi kekuatan bagi Jokowi untuk tahun 2019 mendatang. Tentu saja, jika kehilangan suara dari Ahoker akan membuat kekuatan kubu Jokowi berkurang.

Sebelumnya, pasangan nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amin telah mendapat dukungan resmi dari keluarga besar Gusdurian. Ini menjadi hal positif bagi kubu Petahana, ditengah persaingan mencari dukungan antar kedua kubu.

Demokrat Akan Tuntut Asia Sentinel Terkait Pemberitaan SBY

Partai Demokrat akan menuntut situs berita yang berbasis di Hong Kong, Asia Sentinel atas laporannya yang menuduh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam “konspirasi kriminal besar” untuk menipu US $ 12 miliar dari pembayar pajak Indonesia.

Sekretaris Jenderal partai itu, Hinca Panjaitan, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa partai itu juga akan menuntut editor situs web dan penulis bagian yang disengketakan, John Berthelsen.

Dalam artikelnya, “Pemerintahan SBY Indonesia: ‘Konspirasi Kriminal Luas’”, Berthelsen mengutip laporan penyelidikan 488 halaman yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritian yang menuduh pemerintahan Yudhoyono dan Demokrat terlibat dalam kasus Bank Century yang terkenal yang diduga menghasilkan jutaan dolar dalam kerugian negara.

Bank Century, Berhelsen mengutip laporan itu, “diduga telah menjadi tempat penyimpanan ratusan juta dolar yang dikendalikan oleh Yudhoyono, yang dikenal secara universal sebagai SBY, dan Partai Demokrat, yang dia tuju.”

Pada hari Sabtu pagi, artikel itu diturunkan.

Hinca membantah klaim yang dibuat dalam karya Berthelsen, mengatakan bahwa berdasarkan laporan investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), komite khusus Dewan Penyelidikan yang menyelidiki kasus Bank Century dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ada indikasi transfer uang ke Yudhoyono dan partainya atau bahwa mantan presiden telah mencuci $ 12 miliar.

Dia juga menunjukkan bahwa dalam laporan tahun 2017 tentang Bank Century yang ditulis oleh penulis yang sama, Berthelsen tidak menyebutkan SBY dan Demokrat.

Menggugat Asia Sentinel dan partai yang menggoreng isu ini

“Karena laporan itu penuh dengan kebohongan dan fitnah, kami akan mengajukan gugatan terhadap Asia Sentinel dan editornya, John Berthelsen, serta terhadap partai-partai Indonesia yang berpartisipasi dalam menyebarkan cerita palsu,” kata Hinca.

Asia Sentinel mengatakan bahwa Demokrat tidak membuat tuntutan langsung mengenai cerita itu dan bahwa itu akan bertahan dengan pelaporannya.

“Kami yakin bahwa kami dapat mempertahankan apa yang telah kami tulis. Kami sementara menurunkan artikel karena kami sedang mempersiapkan tindak lanjut atas peristiwa dua hari terakhir. Ini akan sampai dalam 24 jam. Kami mendukung laporan kami, ”kata Berthelsen kepada The Jakarta Post melalui email.

Demokrat Melunak Soal Kader Yang Dukung Jokowi

Partai Demokrat memberikan “dispensasi” kepada kader-kader daerahnya yang berjejer yang telah memberikan dukungan mereka di belakang Presiden Joko Widodo dan mencalonkan Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019, kata Ferdinand Hutahean.

Ferdinand Hutahean, kepala hukum dan advokasi Demokrat, mengatakan keputusan dibuat untuk mempertahankan suara partai di daerah pemilihan tertentu di mana dukungan untuk Jokowi tinggi.

“Kami telah melihat opini publik yang kuat dan kepentingan untuk mendukung Jokowi [di beberapa provinsi], jadi kami juga harus berpikir tentang menyelamatkan partai,” kata Ferdinand seperti dikutip oleh kompas.com pada hari Minggu.

“Dewan eksekutif pusat partai [DPP] akan memberikan dispensasi khusus untuk daerah-daerah tertentu, tetapi hanya sedikit, tidak banyak,” katanya.

Para kader, bagaimanapun, diharapkan untuk mendukung partai dalam memenangkan pemilihan legislatif di daerah masing-masing.

Partai Demokrat, yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk pilpres pada 2019, mengadakan pertemuan untuk membahas masalah internal, termasuk beberapa kader partai yang telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Kader terbaik Demokrat dukung Jokowi

Hingga saat ini, setidaknya empat anggota Partai Demokrat telah mengumumkan dukungan mereka untuk pemilihan kembali Jokowi, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi, juga dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB), dan mantan Wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dukungan dari beberapa kader terbaik Demokrat ini memang membuat Demokrat harus mengambil sikap yang tepat sehingga tidak merugikan masa depan partai yang baru berulang tahun ke-17 tahun tersebut.

Seperti yang diketahui, Demokrat baru memutuskan bergabung dengan koalisi Prabowo saat menit-menit akhir. Banyak pihak yang mengatakan bahwa dukungan Demokrat untuk Prabowo-Sandi tidak benar-benar optimal, hal ini dikarenakan AHY yang merupakan anak dari SBY yang diajukan untuk mendampingi Prabowo tidak dipilih mendampingi Prabowo pada pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang.

Disisi lain, Demokrat memang harus mendukung salah satu kandidat karena aturan baru KPU yang mengaharuskan setiap partai harus berkontribusi dalam menentukan pengajuan kandidat Presiden 2019.

Pemilu 2019 Akan Membawa Isu SARA?

Musim politik tidak lama lagi akan terjadi di Indonesia. Adalah pemilihan Presiden beserta wakil dan dibarengi dengan pemilihan legislatif secara langsung akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang. Ini akan menjadi pertama kalinya pemilihan kedua institusi tersebut dilakukan secara bersamaan.

Pilihan berbeda dalam sebuah politik tentu merupakan hal biasa khususnya pada negara yang menggunakan sistem demokrasi. Ini pula yang akan terjadi di Indonesia mengenai pemilihan yang sudah pasti akan berbeda-beda pada setiap orangnya.

Kendala yang ditakutkan terjadi pada pemilu 2019 mendatang adalah dengan maraknya isu Suku Agama Ras Antar Golongan(SARA).

Perpolitikan dengan menggunakan isu SARA memang sangat meresahkan dan bisa memberikan dampak besar bagi Indonesia. Inilah yang menjadi banyak perhatian orang menjelang pemilu 2019 mendatang, dimana diharapkan isu penyerangan untuk SARA tidak digunakan oleh politikus atau para pendukungnya untuk menjatuhkan salah satu pihak.

Keberhasilan Pilkada 2018 yang serentak beberapa waktu lalu bisa dikatakan cukup sukses. Memang beberapa kandidat ada yang diserang dengan isu SARA, namun hal ini tidak begitu masif. Hasil pilkada 2018 tersebut membuat banyak orang bernafas lega setidaknya ini menjadi modal yang baik untuk menghadapi pemilu tahun 2019 mendatang.

SARA menjadi alat politik

Di Indonesia, memang tidak dipungkiri ada segelintir politisi yang mencoba membawa SARA menjadi sebuah alat untuk mendompleng namanya dan menjatuhkan lawan politik. Untuk masalah ini, ada yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar saja, tetapi tidak sedikit pula orang yang mengatakan bahwa tindakan ini tidak benar karena memanfaatkan SARA sebagai alat politik.

Perbedaan pendapat atau pandangan terhadap politik sudah jelas terjadi pada negara yang berasaskan demokrasi. Perbedaan ini tentunya tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti memanfaatkan sentimen SARA untuk menjatuhkan lawan politik.

Pemilu 2019 nanti, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk pemilihan Wakil Rakyat dan Presiden. Terlepas dari apa pun pilihan Anda, pastikan bahwa itu merupakan memang pilihan yang tepat. Hal yang perlu dihindari adalah isu SARA yang bisa membuat perpecahan.

Menjelang pemilu, tentu saja akan ada berita-berita hoax untuk menyerang pasangan tertentu. Sebagai pemilih yang cerdas, sebaiknya cari tau lagi informasi yang diterima. Ada banyak informasi, dan Anda harus cerdas dalam memilah sehingga bisa terhindari dari hal-hal yang menghasut terlebih lagi berita hoax.

Sehari Jelang Pilkada, Ridwan Kamil Diserang Kampanye Hitam

Kampanye hitam yang menyerang pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-UU terjadi menjelang pencoblosan yang dijadwalkan dimulai pada 27 Juni 2018 mendatang. Pasangan yang mengusung jargon RINDU Juara ini mendapatkan serangan khususnya pada Ridwan Kamil yang disebut penyuka sesama jenis.

Ridwan Kamil memang memiliki elektibilitas yang sangat tinggi di Jawa Barat(Jabar) dan ia bersama pasangan bersaing ketat dengan pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 ini.

Elektibilitas yang tinggi tentu membuat para pesaingnya bisa saja menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi pemilihnya termasuk dengan penyebaran brosur yang mengatakan jika Ridwan Kamil merupakan penyuka sesama jenis. Tidak lama dari kejadian tersebut, Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya mengatakan ia tidak ingin membalas hal tersebut bahkan ia mengatakan telah memaafkan orang yang memfitnahnya.

“KARENA SAYA TAHU BAGIMANA BERATNYA HUKUMAN ALLAH SWT TERHADAP PELAKU FITNAH. MAKA INSYAA ALLAH DENGAN INI SAYA AKAN MEMAAFKAN MEREKA YANG TELAH MEMFITNAH SAYA. MUDAH-MUDAHAN DENGAN BEGITU MEREKA AKAN DIRINGANKAN HISABNYA DI AKHERAT NANTI” tulis Ridwan Kamil di akun Instagram pribadinya.

Kampanye telah usai

Kampanye sendiri memang telah usai sejak beberapa hari lalu, dan kampanye hitam yang menyerang pasangan Ridwan Kamil-UU tentu saja merupakan suatu pelanggaran bahkan bisa dipidana. Memang hingga kini belum ada langkah lebih lanjut yang diambil dari pihak Ridwan Kamil, namun sudah pasti ini merupakan ulah dari salah satu pesaingnya.

Kampanye hitam memang masih sering terjadi di Indonesia, bukan hanya saat Pilkada, bahkan jauh sebelum ini seperti Pilpres pun terjadi. Pemberitaan palsu(hoax), ujaran kebencian dan berbagai hal lainnya sering kali digunakan demi meraih ambisi politik.

Sebagai warga pemilih yang mempunyai hak, maka sebaiknya tidak mudah terpengaruh kabar yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat pemilih sendiri memang harus lebih aktif untuk bisa melaporkan berbagai kecurangan, seperti kampanya hitam dan sebagainya. Lebih lanjut lagi yang terpenting kampanye hitam acap kali membuat perpecahan dari masing-masing pendukung, dan inilah yang harus sama-sama dimusuhi karena pemilu hanyalah pemilihan 5 tahunan, bukan untuk mengorbankan kesatuan.

Pembahasan HAM Pertemukan Trump dan Kim Jong Un?

Kepedulian meningkat di kalangan pejabat diplomatik Jepang dan lainnya mengenai apakah masalah hak asasi manusia, termasuk penculikan warga Jepang oleh Pyongyang, akan dibahas secara rinci pada pertemuan puncak AS-Korea Utara yang dijadwalkan pada 12 Juni di Singapura.

Kekhawatiran ini telah didorong oleh fakta bahwa Presiden AS Donald Trump tidak berbicara tentang masalah hak asasi manusia pada pertemuan hari Jumat dengan Kim Yong-chol, wakil ketua Partai Buruh Korea.

Setelah pertemuan dengan Kim pada hari Jumat, Trump mengatakan kepada wartawan, “Kami tidak berbicara tentang hak asasi manusia, tidak.”

Ditanya apakah dia akan membahas masalah hak asasi manusia di KTT dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Trump memberikan jawaban yang tidak jelas, mengatakan: “Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Saya pikir kita mungkin akan melakukannya. ”

Dalam State of the Union Address-nya pada akhir Januari, Trump berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Dia mengundang seorang pembelot Korea Utara ke Kongres, dan mengecam keras rejim Korea Utara sebagai “kediktatoran yang kejam.”

Mengenai masalah penculikan, Trump menyatakan niatnya untuk melakukan upaya penuh untuk mencapai kembalinya korban penculikan Jepang ke Jepang pada konferensi pers setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Shinzo Abe pada bulan April. “Penculikan adalah masalah yang sangat penting bagi saya karena sangat penting bagi perdana menteri Anda,” kata Trump.

Sejujurnya, saya terkejut bahwa Trump dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak berbicara tentang hak asasi manusia,” kata seorang sumber yang dekat dengan diplomasi Jepang-AS pada hari Sabtu. “Kami perlu lagi menjelaskan kepada administrasi Trump pentingnya masalah penculikan.”

Trump telah memberikan prioritas utama pada denuklirisasi penuh Korea Utara. Untuk membuat kemajuan dalam proses normalisasi hubungan diplomatik dengan Korea Utara di masa depan, yang saat ini didiskusikan Amerika Serikat sebagai hadiah bagi denuklirisasi Pyongyang, adalah penting untuk memperbaiki situasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara.

Perdebatan di Kongres

Secara khusus, di Amerika Serikat ada pendapat yang cukup kuat di Kongres, sebagian besar dari Partai Demokrat, tentang memperbaiki situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Mengingat situasi ini, pemerintah AS perlu bekerja pada isu-isu hak asasi manusia untuk menyimpulkan perjanjian yang membutuhkan persetujuan kongres dan mempromosikan hal-hal lain.

Abe berencana mengunjungi Washington pada hari Kamis untuk bertemu dengan Trump. Persiapan juga sedang dilakukan untuk kunjungan Menteri Luar Negeri Taro Kono ke Washington dan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada hari Rabu. Dalam kunjungan masing-masing, mereka bermaksud untuk kembali menjelaskan pentingnya menyelesaikan masalah penculikan.

Sangat mudah untuk mengkritik pendekatan Trump, tetapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia membuat Korea Utara bergerak ke tahap ini,” sumber diplomatik yang bermarkas di Washington mengatakan, Sabtu. “Kami akan memberikan dukungan maksimal untuk mendorong Trump untuk bekerja pada masalah hak asasi manusia,” kata sumber itu.

Putra Mahkota Saudi Pimpin Penangkapan Pangeran Yang Korup

Arab Saudi mengejar pembersihan pangkat atas majelis kerajaan pada hari Minggu, dengan mengatakan akan membekukan laporan puluhan pangeran, menteri dan seorang konglomerat yang ditangkap saat pangeran mahkota memegang kekuasaannya.

Miliarder terkemuka Al-Waleed bin Talal termasuk di antara para pangeran yang ditangkap pada Sabtu malam, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada AFP, segera setelah sebuah komisi anti-korupsi baru yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman didirikan dengan keputusan kerajaan.

Secara terpisah, kepala Garda Nasional Saudi, yang pernah menjadi pesaing utama takhta, dan juga kepala angkatan laut dan menteri ekonomi digantikan dalam serangkaian sekte profil tinggi yang mengirim gelombang kejut melalui kerajaan.

Perombakan dramatis terjadi pada saat transformasi sosial dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara Arab yang sangat konservatif, karena Pangeran Mohammed meningkatkan upaya reformasi untuk era pasca-minyak.

Televisi Al Arabiya milik Saudi melaporkan bahwa 11 pangeran, empat menteri saat ini dan puluhan mantan menteri ditangkap saat komisi tersebut melancarkan penyelidikan terhadap kasus-kasus lama seperti banjir yang menghancurkan kota Laut Merah Jeddah pada tahun 2009.

Pejabat pemerintah tersebut memberi AFP daftar 14 nama paling terkenal termasuk Pangeran Al-Waleed, berada di antara orang-orang terkaya di dunia.

Kementrian informasi secara terpisah mengatakan bahwa rekening bank dari mereka yang ditangkap akan “dibekukan” dan aset apa pun yang terkait dengan kasus korupsi akan terdaftar sebagai milik negara.

“Para tersangka diberi hak dan perlakuan yang sama seperti warga Saudi lainnya,” kata jaksa agung Sheikh Saud al-Mojeb dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa sejumlah penyelidikan telah dimulai.

“Posisi atau status tersangka tidak mempengaruhi penerapan keadilan yang tegas dan adil.”

‘Era baru’

Saham di Holding Kerajaan, 95 persen di antaranya dimiliki oleh Pangeran Al-Waleed, turun tajam saat bursa saham Saudi dibuka pada hari Minggu setelah laporan penangkapannya.

Dalam sebuah pernyataan, Kingdom Holding mengatakan bahwa pihaknya “sadar” akan perkembangan hari Sabtu namun menegaskan bahwa hal itu “bisnis seperti biasa” setelah chief executive perusahaan mendapat dukungan dari pemerintah.

Menteri Keuangan Saudi Mohammed al-Jadaan mengatakan tindakan keras tersebut “menandai era baru dan kebijakan transparansi, kejelasan dan akuntabilitas”.

Dewan ulama tertinggi kerajaan juga memuji upaya anti-korupsi sebagai “penting”, yang pada dasarnya memberi dukungan religius terhadap tindakan keras tersebut.

Sebuah sumber penerbangan mengatakan kepada AFP bahwa pasukan keamanan telah mendasarkan jet pribadi di bandara, mungkin untuk mencegah tokoh-tokoh terkenal meninggalkan negara tersebut.

Ada spekulasi sengit pada media sosial bahwa tokoh-tokoh yang ditangkap ditahan di Ritz Carlton di Riyadh, sebuah hotel megah yang direncanakan sebagai istana bagi para tamu keluarga kerajaan.

Hotel tampaknya ditutup untuk umum pada hari Minggu dan situs webnya mengatakan bahwa properti itu sepenuhnya dipesan.

Dalam perkembangan lain, televisi pemerintah mengumumkan kematian Pangeran Mansour bin Moqren, wakil gubernur provinsi Asir dan anak seorang mantan pangeran mahkota, dalam sebuah kecelakaan helikopter di dekat perbatasan selatan dengan Yaman. Itu tidak mengungkap penyebab kecelakaan itu.

Pembersihan tersebut terjadi kurang dari dua minggu setelah Pangeran Mohammed menyambut ribuan pemimpin bisnis global ke Riyadh untuk sebuah pertemuan puncak investasi, yang menunjukkan dorongan reformasi yang telah mengejutkan kerajaan tersebut.

“Luas dan skala penangkapan tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Saudi modern,” kata Kristian Ulrichsen, seorang rekan di Baker Institute for Public Policy di Rice University.

“Penahanan yang dilaporkan Pangeran Al-Waleed bin Talal … akan mengirim gelombang kejut melalui komunitas bisnis domestik dan internasional,” Ulrichsen mengatakan kepada AFP.

Petani Kendeng menuntut pemerintah mengambil tindakan

Puluhan petani dari kawasan Kendeng di Jawa Tengah melakukan demonstrasi lagi pada hari Selasa mengenai operasi pabrik semen di lingkungan mereka.

Protes kedua mereka bulan ini, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo melindungi hak mereka dengan membuat pabrik semen milik negara PT Semen Indonesia berhenti beroperasi di Kendeng. Para petani mengklaim bahwa perusahaan tersebut terus beroperasi meskipun ada analisis dampak lingkungan tahap kedua yang akan menentukan apakah pabrik dapat beroperasi.

Mereka juga menuntut pemerintah “memastikan bahwa kampanye untuk lingkungan bebas dari bentuk intimidasi dan kriminalisasi,” kata Ngatiban, yang mewakili petani, dalam siaran pers pada hari Selasa,

Pada hari Selasa, pemerintah daerah, termasuk dari Satpol PP, berencana meruntuhkan tenda terpal yang dipasang petani di seberang Istana Negara di Jakarta Pusat, kompas.com melaporkan.

Sejumlah pejabat dari kantor kepala staf kepresidenan, yang pergi ke lokasi kejadian untuk bertemu dengan para pemrotes, segera masuk dan mencegah pihak berwenang untuk terus maju dengan rencananya.

Jokowi sebelumnya memerintahkan pabrik tersebut untuk menunda operasinya sementara berbagai institusi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemerintah daerah, melakukan penilaian.

Polemik ini tentunya menjadi salah satu sorotan. Tentunya pemerintahan Jokowi saat ini akan sangat dirugikan andai banyak kekecawaan yang didapatkan oleh para petani. Jokowi sendiri pada masa kampanye pernah mengatakan bahwa salah satu program kerjanya adalah untuk memajukan pertanian.

Tentu publik menunggu solusi yang akan diberikan oleh Jokowi mengenai petani yang berada di Kendal ini. Dengan kasus ini pula, menjadi landasan apakah pemerintah saat ini pro rakyat atau hanya sekedar janji manis ketika sedang dalam masa kampanye.

Turki Berencana Hapus Pelajaran Teori Darwin Disekolah

Sekolah-sekolah di Turki harus berhenti mengajarkan evolusi kepada siswa dan subjeknya tidak akan dibahas sampai kuliah, menurut draf kurikulum baru negara tersebut.

Kepala dewan kurikulum di Kementerian Pendidikan Turki, Alpaslan Durmus, mengatakan pada sebuah seminar pada hari Selasa bahwa evolusi adalah salah satu “subyek kontroversial” yang telah dikecualikan “bagi siswa di usia yang belum dapat memahami latar belakang ilmiah isu tersebut, “Kata Hurriyet Daily News dari Turki.

Durmus mengatakan bahwa bagian “Asal Kehidupan dan Evolusi” yang sebelumnya ada dalam kurikulum “akan tertunda sampai studi sarjana” dan akan dihapus dari buku teks biologi kelas sembilan.

Kurikulum baru ini juga dapat mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk mempelajari sekularisme dan ayah pendiri Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Versi final kurikulum tidak akan dipublikasikan sampai setelah liburan Idul Fitri, yang dimulai di Turki pada Sabtu malam dan berakhir pada Selasa malam.

Para kritikus menuduh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mencoba menerapkan sistem pemerintahan Islamis yang otoriter di Turki, sebuah negara berpenduduk 79 juta orang yang sangat banyak beragama Sunni namun didirikan atas tradisi sekuler.

Pendidikan telah menjadi salah satu medan pertempuran antara presiden dan lawan-lawannya: Erdogan telah berbicara tentang penggunaan sistem pendidikan untuk meningkatkan “generasi saleh” dan pendaftaran di sekolah-sekolah imam-hatip – yang secara tradisional merupakan dasar pelatihan untuk para imam tapi sekarang mengajarkan kurikulum nasional di samping Studi agama – telah meningkat secara besar-besaran di bawah pemerintahan AKP Erdogan, Politico melaporkan.

Pemerintah Turki juga menambahkan sebuah kelas pada kudeta anti-pemerintah 2016 – di mana sebuah faksi militer Turki melancarkan upaya yang gagal untuk mengambil alih kekuasaan, dalam apa yang para kritikus katakan adalah sebuah tawaran untuk mempresentasikan sebuah versi pro-Erdogan yang nasionalis . Turki telah meluncurkan tindakan keras tanpa ampun atas oposisi setelah kudeta, menangkap atau memberhentikan puluhan ribu orang dari layanan publik termasuk mengajar, militer dan pengadilan.

Teori evolusioner diperdebatkan di beberapa negara mayoritas Muslim, di mana kreasionisme – sebuah keyakinan bahwa makhluk ilahi menciptakan manusia sebagaimana adanya dalam keadaan mereka saat ini – memegang pengaruh.

Sebuah survei di tahun 2011 terhadap 23 negara menemukan bahwa Arab Saudi, sebuah kerajaan Islam konservatif, memimpin jalan dalam hal penciptaan, dengan 75 persen responden mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada evolusi. Turki berada di urutan kedua, dengan 60 persen responden mengatakan bahwa mereka adalah penganut kreasionis.

Tapi kreasionisme juga merupakan kepercayaan yang dipegang luas di beberapa negara Barat atau tradisional Kristen, termasuk Amerika Serikat. Jajak pendapat tahun 2014 menemukan bahwa 42 persen orang Amerika percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk mereka sekarang sekitar 10.000 tahun yang lalu.

Korut ‘hati-hati’ Rencanakan Serang Guam Dengan Rudal

Korea Utara mengatakan bahwa pihaknya “dengan hati-hati memeriksa” sebuah rencana untuk menyerang wilayah Guam di AS dengan rudal.

Ancaman tersebut terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump memberikan ancaman pada Korut. Trump mengatakan kepada Pyongyang bahwa ancaman terhadap AS akan disambut dengan “api dan kemarahan”.

Seorang juru bicara Angkatan Darat Korea mengatakan bahwa rencana mogok akan “dipraktikkan secara multi-arus dan berturut-turut setiap saat”. Hal ini akan terjadi begitu Kim Jong-Un membuat keputusan.

Dia menambahkan bahwa “api yang membungkus” akan digunakan untuk menampung pangkalan militer utama AS. Pangkalan militer ini berada di wilayah pulau di Samudra Pasifik bagian barat, termasuk Pangkalan Angkatan Udara Anderson.

KCNA, kantor berita milik negara Pyongyang, juga membawa sebuah pernyataan penting. Seorang pejabat militer yang berbeda yang mengatakan Korea Utara dapat melakukan operasi pre-emptive jika AS menunjukkan tanda-tanda provokasi.

Gubernur Guam, Eddie Calvo, mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam tingkat ancaman di wilayah tersebut. Ia pun meyakinkan penduduk setempat bahwa beberapa lapisan pertahanan ditempatkan secara strategis untuk melindunginya.

Guam tidak hanya sebuah instalasi militer

Dia menambahkan bahwa Guam adalah “tidak hanya sebuah instalasi militer”, namun tanah Amerika dengan warga Amerika.

Sebelumnya pada hari Selasa, Washington Post melaporkan bahwa Korea Utara telah berhasil membuat sebuah hulu ledak nuklir miniatur yang bisa muat di dalam salah satu rudal balistik antarbenua.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa klaim tersebut dikandung dalam sebuah penilaian rahasia oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika.

Seorang analis yang mengkhususkan diri di Korea Utara, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Sky News bahwa dia yakin Pyongyang “lebih dari setengah jalan” untuk mencapai tujuannya memproduksi senjata nuklir Korea Utara yang mampu meledak di atas daratan AS.

Dia menambahkan: “Sangat adil untuk mengatakan bahwa ini hanya masalah waktu, dalam hal dapat memukul Amerika Serikat dengan rudal (nuklir).”

Pada hari Senin, Korea Utara menanggapi dengan marah setelah PBB memberlakukan sanksi baru yang keras terhadap negara yang terisolasi setelah uji coba rudal balistik antar benua.

Pyongyang mengatakan bahwa sanksi tersebut disebabkan oleh sebuah “rencana AS yang kejam untuk mengisolasi dan menahan” negara tersebut – dan para pejabatnya juga mengancam untuk membuat Amerika “membayar harga untuk kejahatannya … ribuan kali”.