Demokrat Akan Tuntut Asia Sentinel Terkait Pemberitaan SBY

Partai Demokrat akan menuntut situs berita yang berbasis di Hong Kong, Asia Sentinel atas laporannya yang menuduh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam “konspirasi kriminal besar” untuk menipu US $ 12 miliar dari pembayar pajak Indonesia.

Sekretaris Jenderal partai itu, Hinca Panjaitan, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa partai itu juga akan menuntut editor situs web dan penulis bagian yang disengketakan, John Berthelsen.

Dalam artikelnya, “Pemerintahan SBY Indonesia: ‘Konspirasi Kriminal Luas’”, Berthelsen mengutip laporan penyelidikan 488 halaman yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritian yang menuduh pemerintahan Yudhoyono dan Demokrat terlibat dalam kasus Bank Century yang terkenal yang diduga menghasilkan jutaan dolar dalam kerugian negara.

Bank Century, Berhelsen mengutip laporan itu, “diduga telah menjadi tempat penyimpanan ratusan juta dolar yang dikendalikan oleh Yudhoyono, yang dikenal secara universal sebagai SBY, dan Partai Demokrat, yang dia tuju.”

Pada hari Sabtu pagi, artikel itu diturunkan.

Hinca membantah klaim yang dibuat dalam karya Berthelsen, mengatakan bahwa berdasarkan laporan investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), komite khusus Dewan Penyelidikan yang menyelidiki kasus Bank Century dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ada indikasi transfer uang ke Yudhoyono dan partainya atau bahwa mantan presiden telah mencuci $ 12 miliar.

Dia juga menunjukkan bahwa dalam laporan tahun 2017 tentang Bank Century yang ditulis oleh penulis yang sama, Berthelsen tidak menyebutkan SBY dan Demokrat.

Menggugat Asia Sentinel dan partai yang menggoreng isu ini

“Karena laporan itu penuh dengan kebohongan dan fitnah, kami akan mengajukan gugatan terhadap Asia Sentinel dan editornya, John Berthelsen, serta terhadap partai-partai Indonesia yang berpartisipasi dalam menyebarkan cerita palsu,” kata Hinca.

Asia Sentinel mengatakan bahwa Demokrat tidak membuat tuntutan langsung mengenai cerita itu dan bahwa itu akan bertahan dengan pelaporannya.

“Kami yakin bahwa kami dapat mempertahankan apa yang telah kami tulis. Kami sementara menurunkan artikel karena kami sedang mempersiapkan tindak lanjut atas peristiwa dua hari terakhir. Ini akan sampai dalam 24 jam. Kami mendukung laporan kami, ”kata Berthelsen kepada The Jakarta Post melalui email.

Demokrat Melunak Soal Kader Yang Dukung Jokowi

Partai Demokrat memberikan “dispensasi” kepada kader-kader daerahnya yang berjejer yang telah memberikan dukungan mereka di belakang Presiden Joko Widodo dan mencalonkan Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019, kata Ferdinand Hutahean.

Ferdinand Hutahean, kepala hukum dan advokasi Demokrat, mengatakan keputusan dibuat untuk mempertahankan suara partai di daerah pemilihan tertentu di mana dukungan untuk Jokowi tinggi.

“Kami telah melihat opini publik yang kuat dan kepentingan untuk mendukung Jokowi [di beberapa provinsi], jadi kami juga harus berpikir tentang menyelamatkan partai,” kata Ferdinand seperti dikutip oleh kompas.com pada hari Minggu.

“Dewan eksekutif pusat partai [DPP] akan memberikan dispensasi khusus untuk daerah-daerah tertentu, tetapi hanya sedikit, tidak banyak,” katanya.

Para kader, bagaimanapun, diharapkan untuk mendukung partai dalam memenangkan pemilihan legislatif di daerah masing-masing.

Partai Demokrat, yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk pilpres pada 2019, mengadakan pertemuan untuk membahas masalah internal, termasuk beberapa kader partai yang telah memutuskan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Kader terbaik Demokrat dukung Jokowi

Hingga saat ini, setidaknya empat anggota Partai Demokrat telah mengumumkan dukungan mereka untuk pemilihan kembali Jokowi, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi, juga dikenal sebagai Tuan Guru Bajang (TGB), dan mantan Wakil gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Dukungan dari beberapa kader terbaik Demokrat ini memang membuat Demokrat harus mengambil sikap yang tepat sehingga tidak merugikan masa depan partai yang baru berulang tahun ke-17 tahun tersebut.

Seperti yang diketahui, Demokrat baru memutuskan bergabung dengan koalisi Prabowo saat menit-menit akhir. Banyak pihak yang mengatakan bahwa dukungan Demokrat untuk Prabowo-Sandi tidak benar-benar optimal, hal ini dikarenakan AHY yang merupakan anak dari SBY yang diajukan untuk mendampingi Prabowo tidak dipilih mendampingi Prabowo pada pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang.

Disisi lain, Demokrat memang harus mendukung salah satu kandidat karena aturan baru KPU yang mengaharuskan setiap partai harus berkontribusi dalam menentukan pengajuan kandidat Presiden 2019.