Indonesia Menghentikan Pelayanan Pada Penambang Yang Gagal Bayar Pajak

Mulai 1 Januari, pemerintah akan berhenti memberikan layanan kepada perusahaan pertambangan yang gagal membayar pajak mereka pada tahun 2017, kata Direktur Jenderal Sumber Daya Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono.

Dalam sebuah surat tertanggal 23 November, kementerian tersebut meminta beberapa lembaga pemerintah untuk berhenti melayani perusahaan pertambangan terlepas dari apakah mereka memiliki status yang bersih dan jelas (CnC) atau tidak. Ini akibat karena telah gagal untuk menghormati kewajiban pajak mereka.

“Lembaga terkait akan memblokir perusahaan dan menolak untuk melayani mereka,” kata Bambang, seperti dilansir kontan.co.id pada hari Kamis. Dia mencontohkan, perusahaan tersebut tidak mendapatkan rekomendasi ekspor.

Surat tersebut dialamatkan, antara lain ke Direktorat Jenderal Hukum Penegakan Hukum Kementerian Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Bambang mengatakan bahwa hukuman berat dibutuhkan, karena banyak pemegang izin usaha pertambangan (IUP) belum membayar pajaknya, dengan pajak yang belum dibayar sebesar Rp 4,3 triliun (US $ 301 juta).

Pemerintah telah mengeluarkan 9.704 izin pertambangan, 6.565 untuk perusahaan yang dinilai sebagai CnC dan yang lainnya untuk perusahaan yang belum mencapai status CnC.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Fredi Haris menyatakan dukungannya untuk memindahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kesiapannya untuk berhenti melayani perusahaan yang gagal membayar pajak.

Ancaman ini merupakan langkah serius yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaan tambang yang tidak dapat membayar kewajibannya. Tentunya kewajiban ini sangatlah perlu dilunasi guna untuk melanjutkan kerjasama antara perusahaan tambang dengan pemerintah selaku badan yang menyediakan wewenang terhadap memberikan izin menambang.

Dengan pembangunan yang terus digenjot oleh Presiden Jokowi, pembayaran pajak merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menjalankan rencana pembangunan. Berbagai sektor pajak tengah diincar oleh pemerintah khususnya bagi perusahaan yang bermasalah dengan perpajakan, ini menjadi alternatif untuk memenuhi beberapa kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Jokowi.

KPK Investigasi Kasus RAPBD Jambi

Seorang saksi dalam kasus suap yang terkait dengan musyawarah rancangan RAPBD 2018 Jambi telah mengembalikan sebagian dari uang sogokan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa pejabat pemerintah Jambi dituduh menyuap anggota DPRD Jambi untuk memastikan kehadiran anggota dewan dalam rapat musyawarah anggaran draft.

“Penyidik ​​kami telah menerima uang suap dari seorang individu yang terkait dengan kasus tersebut,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip kompas.com, di Jakarta, Sabtu. “Ini bisa menjadi faktor yang meringankan dalam kasus ini.”

Pejabat yang diduga terlibat dalam penyelidikan tersebut adalah: bertindak sekretaris daerah Jambi Erwan Malik, asisten regional ketiga Jambi Saipudin dan bertindak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi Arfan.

Sementara anggota DPRD Jambi Supriono dituduh menerima suap.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menemukan uang suap sebesar Rp 4,7 miliar (US $ 347,330) dalam sebuah operasi sengatan baru-baru ini.

Penyidik ​​KPK mengatakan bahwa dana tersebut ditujukan untuk anggota Dewan Legislatif Jambi, untuk memastikan bahwa mereka akan menyetujui rancangan anggaran daerah provinsi tersebut pada 2018.

Dilaporkan bahwa beberapa anggota dewan berencana untuk melewati rapat persetujuan anggaran karena tidak ada “jaminan” dari pemerintah Jambi.

“Jaminan” disini mengacu pada uang sogok, yang kerap disebut uang ketok (uang persetujuan).

Kasus RAPBD Provinsi Jambi ini juga mencuatkan nama dari Gubernur Jambi, Zumi Zola. Gubernur Jambi tersebut juga mengatakan kesiapannya apabila dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut tentang permasalahan ini.

Zumi Zola merupakan Gubernur Jambi yang mendapat banyak perhatian bahkan sebelum kasus ini. Gubernur Jambi tersebut merupakan mantan artis, dan beberapa waktu sempat viral dikarenakan mengamuk melihat banyaknya petugas rumah sakit yang tidur ketika sedang jadwal menjaga.

Penerbangan Bali Terganggu Karena Letusan Gunung Agung

Banyak maskapai telah memutuskan untuk membatalkan penerbangan mereka ke Bali selama beberapa hari sejak penutupan bandara I Gusti Ngurah Rai di hari Senin akibat letusan Gunung Agung di pulau resor, kompas.com melaporkan pada hari Selasa.

Otoritas bandara menutup bandara pada pukul 7:15 pagi pada hari Senin selama 24 jam dan kemudian memperpanjang penutupan bandara selama 24 jam pada pukul 7 pagi pada hari Selasa.

“Diputuskan untuk menjaga bandara tutup sampai pukul 7 pagi (Rabu), karena wilayah udara bandara masih ditutupi oleh abu vulkanik,” kata kepala divisi komunikasi dan hukum Arie Ahsanurrohim di operator bandara milik negara PT Angkasa Pura I (AP I) pada hari Selasa.

Pada hari Senin, Singapore Airlines membatalkan penerbangan yang diikat Bali SQ938, SQ939, SQ942, SQ943, SQ946, SQ947, SQ948, SQ949, MI176 dan MI175.

Maskapai ini mengumumkan bahwa penumpang yang telah membeli tiket sebelum Senin karena penerbangannya di Bali yang terbang antara 27 November sampai 4 Desember dapat menjadwal ulang penerbangan mereka atau mendapatkan pengembalian uang.

Malaysia Airlines telah membatalkan semua penerbangannya di Bali sejak Senin, mengatakan bahwa mereka akan memulai kembali penerbangan di rute Bali saat memungkinkan.

Thai Airways telah membatalkan semua penerbangan Bali dari Senin sampai Sabtu. Maskapai ini mengizinkan pemegang tiket penerbangan dari 26 November sampai 10 Desember untuk menjadwal ulang penerbangan mereka.

Sementara itu, AirAsia membatalkan semua penerbangannya di Bali dari tanggal 25 November, dengan pemegang tiket saat ini mengizinkan penjadwalan ulang penerbangan mereka dalam waktu 30 hari tanpa biaya tambahan.

Maskapai lain yang telah membatalkan penerbangan Bali mereka termasuk EVA Air, Cathay Pacific, Jetstar, Qantas dan Virgin Australia.

Status Gunung Agung saat ini telah dinaikkan menjadi awas, dan beberapa warga sekitar sudah disarankan oleh Gubernur Bali. Bantuan pun telah disiapkan oleh pengungsi yang telah mengungsi dari masyarakat sekitar Gunung Agung.

Bank BUMN Akan Diintegrasikan Ke Satu EDC

Pemerintah berencana untuk mengintegrasikan layanan electronic data capture (EDC) dari tiga kreditor BUMN – Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kementerian BUMN mengatakan pemegang kartu ATM bank akan dapat melakukan transaksi melalui perangkat EDC terpadu tanpa membayar biaya apapun.

“Tidak ada biaya untuk transaksi EDC,” kata menteri tenaga menteri yang bertanggung jawab atas jasa keuangan, survei dan konsultasi, Gatot Trihargo, di Jakarta, Senin, seperti dilansir kompas.com.

Dengan integrasi layanan EDC, masing-masing pedagang hanya membutuhkan satu perangkat EDC [untuk transaksi melalui salah satu dari tiga bank milik negara tersebut], Gatot mengatakan, menambahkan bahwa perangkat EDC yang tidak terpakai akan dikumpulkan untuk didistribusikan ke pedagang lain, yang bukan namun menggunakan perangkat semacam itu.

Gatot menjelaskan bahwa prinsip integrasi EDC serupa dengan integrasi ATM pemberi pinjaman BUMN menjadi ATM Link, yang terbukti dapat mengurangi biaya dan kebutuhan investasi, karena kreditur menghabiskan lebih sedikit uang untuk ATM.

“Kami memiliki 60.000 ATM tahun ini, tersebar di berbagai daerah. Kami tidak akan membeli lebih banyak ATM. Jumlah EDC adalah 300.000 atau lebih, “tambahnya.

EDC sendiri sudah menjadi salah satu fasilias yang banyak digunakan oleh pedagang yang memudahkan pilihan pembayaran bagi para pembelinya. Ini membuat pembayaran lebih mudah karena dapat menerima pembayaran debit, dimana ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan orang Indonesia ketimbang kartu kredit.

Tentang rencana penggabungan layanan EDC untuk Bank BUMN ini tentunya akan memudahkan bagi para pengguna bank tersebut karena nantinya hanya perlu satu mesin EDC dan dapat menerima pemebayaran dari satu mesin saja.

Pria Bunuh Pacar Karena Cemburu

Seorang pria, 36, ditangkap oleh Polda Metro Jaya di Cibubur, Jawa Barat, karena diduga membunuh pacarnya.

Penangkapan dilakukan pada pukul 2 pagi pada hari Rabu, beberapa jam setelah mayat korban, Imam Maulana, 19, ditemukan oleh penduduk di dekat toilet di terminal bus Kampung Rambutan di Jakarta Timur.

Juru bicara Kepolisian Jakarta Sr. Comr. Argo Yuwono mengatakan tersangka ditangkap setelah polisi mengidentifikasi mayat tersebut.

“Pelaku dan korban diduga melakukan hubungan, dia cemburu karena korbannya dekat dengan wanita yang tinggal di Bandung [Jawa Barat],” kata Argo, seperti dikutip tribunnews.com.

Kepala Unit Pelanggaran Berat Polda Metro Jaya, Adj. Sr. Comr. Hendy F Kurniawan, mengatakan korban tewas di Laundry Clean House di kompleks bisnis Citra Grand, Cibubur, Bekasi. Baik korban maupun tersangka bekerja di binatu.

Tersangka menutupi tubuh dengan plastik, karpet dan pakaian sebelum dibuang di terminal Kampung Rambutan.

“Pelakunya membawa mayat ke terminal menggunakan taksi berbasis aplikasi,” kata Hendy, menambahkan bahwa dia juga membawa telepon genggam korban setelah menewaskannya.

Kasus ini menghebohkan karena mayat perempuan tersebut dibungkus dan dibuang di Terminal Kampung Rambuatan, Jakarta Timur.

Motiv kecemburuan dalam asmara bukan hanya sekali ini terjadi. Kasus dengan latar belakang kecemburuan antar pasangan sudah beberapa kali terjadi, ini memang membuat banyak perhatian orang. Kasus pembunuhan karena alasan cemburu tentu saja tidak dapat dibenarkan, meskipun memang kadang rasa cemburu dapat membuat gelap mata sehingga melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan hingga membunuh.

Perusahaan Indonesia Pamerkan Produk Di Vietnam

Dua puluh enam perusahaan Indonesia memamerkan produk mereka di pameran perdagangan yang membuka pintunya di pusat kota Danang pada hari Kamis.

Pada display di 32 stand adalah mobil dan komponen, bahan makanan dan minuman, kertas, barang seni dan kerajinan tangan, serta produk fashion.

Dalam sambutannya pada acara pembukaan pameran tersebut, Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi mengatakan bahwa acara tersebut bertujuan untuk mengiklankan citra dan produk berkualitas Indonesia, menyampaikan informasi terbaru tentang hubungan bilateral antara Vietnam dan Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi dan pariwisata sambil membantu negara- bisnis mencari peluang kerja sama baru.

Dialog antara bisnis Vietnam dan Indonesia dijadwalkan akan diadakan pada hari Sabtu di sela-sela pameran tersebut. Diorganisir bersama oleh Kedutaan Besar Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Vietnam, acara yang akan datang diharapkan dapat menarik sekitar 100 bisnis dari dua negara.

Pameran berlangsung sampai hari Minggu.

Kerja sama ekonomi bilateral antara kedua negara telah mengalami hasil yang menggembirakan selama beberapa tahun terakhir.

Perdagangan dua arah mencapai US $ 5,6 miliar pada 2016 dan $ 4,72 miliar dalam sembilan bulan terakhir, naik 23 persen dari tahun ke tahun. Dari jumlah tersebut, ekspor Vietnam senilai $ 2,11 miliar ke Indonesia sementara impornya dari pasar mencapai $ 2,61 miliar.

Di antara ekspor Vietnam ke Indonesia termasuk bahan kimia, produk kertas dan kertas, bahan plastik, telepon dan komponen telepon. Sementara itu, Vietnam mengimpor barang-barang otomotif dan batu bara dari Indonesia.

Dari sisi investasi, bisnis Indonesia telah memompa $ 39 juta ke Vietnam dalam 10 bulan terakhir. Penambahan terbaru telah membawa investasi Indonesia di negara ini mencapai total $ 453,4 juta, peringkat 30 di antara 128 negara dan wilayah yang berinvestasi di negara ini.

Angka-angka ini, bagaimanapun, gagal untuk mencocokkan potensi kedua negara, kata pakar perdagangan.

Vietnam dan Indonesia bekerja keras untuk meningkatkan perdagangan dua arah menjadi $ 10 miliar tahun depan.

Putra Mahkota Saudi Pimpin Penangkapan Pangeran Yang Korup

Arab Saudi mengejar pembersihan pangkat atas majelis kerajaan pada hari Minggu, dengan mengatakan akan membekukan laporan puluhan pangeran, menteri dan seorang konglomerat yang ditangkap saat pangeran mahkota memegang kekuasaannya.

Miliarder terkemuka Al-Waleed bin Talal termasuk di antara para pangeran yang ditangkap pada Sabtu malam, sebuah sumber pemerintah mengatakan kepada AFP, segera setelah sebuah komisi anti-korupsi baru yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman didirikan dengan keputusan kerajaan.

Secara terpisah, kepala Garda Nasional Saudi, yang pernah menjadi pesaing utama takhta, dan juga kepala angkatan laut dan menteri ekonomi digantikan dalam serangkaian sekte profil tinggi yang mengirim gelombang kejut melalui kerajaan.

Perombakan dramatis terjadi pada saat transformasi sosial dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara Arab yang sangat konservatif, karena Pangeran Mohammed meningkatkan upaya reformasi untuk era pasca-minyak.

Televisi Al Arabiya milik Saudi melaporkan bahwa 11 pangeran, empat menteri saat ini dan puluhan mantan menteri ditangkap saat komisi tersebut melancarkan penyelidikan terhadap kasus-kasus lama seperti banjir yang menghancurkan kota Laut Merah Jeddah pada tahun 2009.

Pejabat pemerintah tersebut memberi AFP daftar 14 nama paling terkenal termasuk Pangeran Al-Waleed, berada di antara orang-orang terkaya di dunia.

Kementrian informasi secara terpisah mengatakan bahwa rekening bank dari mereka yang ditangkap akan “dibekukan” dan aset apa pun yang terkait dengan kasus korupsi akan terdaftar sebagai milik negara.

“Para tersangka diberi hak dan perlakuan yang sama seperti warga Saudi lainnya,” kata jaksa agung Sheikh Saud al-Mojeb dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa sejumlah penyelidikan telah dimulai.

“Posisi atau status tersangka tidak mempengaruhi penerapan keadilan yang tegas dan adil.”

‘Era baru’

Saham di Holding Kerajaan, 95 persen di antaranya dimiliki oleh Pangeran Al-Waleed, turun tajam saat bursa saham Saudi dibuka pada hari Minggu setelah laporan penangkapannya.

Dalam sebuah pernyataan, Kingdom Holding mengatakan bahwa pihaknya “sadar” akan perkembangan hari Sabtu namun menegaskan bahwa hal itu “bisnis seperti biasa” setelah chief executive perusahaan mendapat dukungan dari pemerintah.

Menteri Keuangan Saudi Mohammed al-Jadaan mengatakan tindakan keras tersebut “menandai era baru dan kebijakan transparansi, kejelasan dan akuntabilitas”.

Dewan ulama tertinggi kerajaan juga memuji upaya anti-korupsi sebagai “penting”, yang pada dasarnya memberi dukungan religius terhadap tindakan keras tersebut.

Sebuah sumber penerbangan mengatakan kepada AFP bahwa pasukan keamanan telah mendasarkan jet pribadi di bandara, mungkin untuk mencegah tokoh-tokoh terkenal meninggalkan negara tersebut.

Ada spekulasi sengit pada media sosial bahwa tokoh-tokoh yang ditangkap ditahan di Ritz Carlton di Riyadh, sebuah hotel megah yang direncanakan sebagai istana bagi para tamu keluarga kerajaan.

Hotel tampaknya ditutup untuk umum pada hari Minggu dan situs webnya mengatakan bahwa properti itu sepenuhnya dipesan.

Dalam perkembangan lain, televisi pemerintah mengumumkan kematian Pangeran Mansour bin Moqren, wakil gubernur provinsi Asir dan anak seorang mantan pangeran mahkota, dalam sebuah kecelakaan helikopter di dekat perbatasan selatan dengan Yaman. Itu tidak mengungkap penyebab kecelakaan itu.

Pembersihan tersebut terjadi kurang dari dua minggu setelah Pangeran Mohammed menyambut ribuan pemimpin bisnis global ke Riyadh untuk sebuah pertemuan puncak investasi, yang menunjukkan dorongan reformasi yang telah mengejutkan kerajaan tersebut.

“Luas dan skala penangkapan tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Saudi modern,” kata Kristian Ulrichsen, seorang rekan di Baker Institute for Public Policy di Rice University.

“Penahanan yang dilaporkan Pangeran Al-Waleed bin Talal … akan mengirim gelombang kejut melalui komunitas bisnis domestik dan internasional,” Ulrichsen mengatakan kepada AFP.

Jakarta Barat Akan Punya 10 RPTRA Tahun Depan

Jakarta Barat akan membangun ruang publik terintegrasi ramah anak (RPTRA) setelah mendapat tanggapan positif dari warga, kata seorang pejabat.

Rencana pengembangan 10 RPTRA baru tahun depan atas tanah milik pemerintah DKI Jakarta disarankan oleh pemerintah kecamatan, Kepala Dinas Perumahan dan Hunian Jakarta Barat Taufik mengatakan pada hari Senin.

“RPTRA baru juga akan dilengkapi dengan fasilitas […] seperti perpustakaan dan taman anak-anak,” katanya seperti dikutip wartakota.tribunnews.com.

RPTRA merupakan salah satu program penandatanganan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Taufik mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 13 miliar  kepada Badan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jakarta.

Saat ini, ada 56 RPTRA yang tersebar di tujuh kabupaten di Jakarta Barat.

“Pembangunan pada 20 RPTRA yang dibangun dengan menggunakan dana daerah 2017 telah mencapai 95 persen. Beberapa diantaranya, seperti RPTRA Wijayakusuma, Menara, KS Tubun dan Manunggal, kini terbuka untuk umum, “katanya.

RPTRA sendiri menjadi salah satu tempat penting yang banyak hadir pada kota-kota besar seperti Jakarta. Ini menandakan bahwa kota tersebut menjadi salah satu kota ramah anak, ini menjadikan anak-anak yang ada di Jakarta memiliki tempat untuk bermain.

Selain untuk anak-anak, RPTRA juga menjadi salah satu tempat favorit bagi banyak komunitas untuk berkumpul. Ini menjadikan banyak komunitas anak muda yang memiliki banyak kegiatan positif untuk dapat hadir ditempat-tempat seperti RPTRA.

Dengan kehadiran RPTRA ini juga diharapkan dapat mengubah kegiatan yang menyangkut anak muda dan lebih berada dalam jalur positif seperti tempat berkumpul komunitas, tempat berolahraga atau tempat kreatif lainnya.

Keberadaan RPTRA ini akan semakin membuat orang dapat menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman, dengan kegiatan yang lebih positif.

Gadis Yang Diperkosa 21 Orang Menjalani Konseling

Seorang gadis 13 tahun dari Kabupaten Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, secara psikologis tidak stabil setelah diperkosa oleh 21 pria di dua lokasi terpisah dan pada waktu yang berbeda.

“Korban takut bertemu orang baru. Ketika kami datang menemuinya kemarin [Senin], dia takut menemui kami. Setelah kami menjelaskan identitas kami, dia setuju untuk menemui kami, “kata Andi Fatmawati Syam, kepala divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di administrasi Luwu, Selasa.

Tidak hanya itu, dia takut bertemu orang baru, Fatmawati mengatakan bahwa gadis itu telah menjadi pendiam dan sensitif, terutama jika diminta untuk mendiskusikan cobaan berat yang telah dia alami.

“Dia berbicara sangat sedikit. Setiap kali kami menyentuh kejadian tragis itu, matanya tiba-tiba terbangun dengan air mata. Kami tidak bisa melihat kondisi mengerikan itu, “katanya.

Fatmawati mengatakan bahwa PPPA Luwu memberikan korban bantuan hukum dan konseling untuk membantunya mengatasi cobaan tersebut.

Gadis itu, anak kelas satu di sebuah sekolah menengah pertama di Luwu, diperkosa oleh 21 pria berusia 13 sampai 30 tahun. Empat belas tersangka ditangkap pekan lalu sementara tujuh lainnya lainnya masih bertahan.

“Kami sudah mendapatkan identitas tujuh pelaku. Kami yakin mereka bisa segera ditangkap, “kata Kapolda Luwu Adj. Sr. Comr. Ahmad Yanuari Insan pada hari Selasa

Dia mengatakan bahwa gadis itu diperkosa selama bulan Ramadhan di bulan Juni, namun kasus tersebut baru dilaporkan ke polisi pada tanggal 11 Oktober.

Kasus pemerkosaan ini menyita banyak perhatian dari berbagai pihak dan masyarakat. Tindakan keji ini memang sangat disayangkan terjadi, dan baru akhir-akhir ini terungkap lantaran baru dilaporkan ke pihak berwajib pada 11 Oktober lalu.

Kasus ini menjadi perhatian karena masih sering terjadinya kejadian kekerasan dan seksual terhadap wanita. Kampanye pencegahan tindak kekerasan dan seksual terhadap wanita terus diserukan guna untuk menyadarkan berbagai pihak tentang bagaimana perlakuan keji ini menghancurkan segalanya bagi para korbannya.

Pemerintah Cabut Kewenangan Sertifikasi Halal MUI

Pemerintah telah mencabut wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengesahkan produk halal, menyusul peresmian Lembaga Sertifikasi Halal oleh Menteri Agama Lukman Halim Saifuddin pada hari Kamis.

Pembentukan badan ini didasarkan pada UU No. 33/2014 tentang jaminan produk halal.

Lukman mengatakan, agensi tersebut tidak diperbolehkan mengumpulkan uang dari pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat. “Kami akan membuatnya sesederhana mungkin. Tidak akan ada biaya sertifikasi sama sekali. Ini adalah layanan online, “katanya seperti dilansir kontan.co.id.

Peresmian agensi tersebut mengakhiri kewenangan MUI untuk menerbitkan sertifikat halal.

Wakil ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi menyambut baik keputusan pemerintah tersebut, mengatakan bahwa MUI berada di balik penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan pembentukan badan tersebut.

“Apa pun yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan produk halal sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah,” Zainut menambahkan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

Dia mengungkapkan harapan bahwa akan ada kepastian hukum mengenai persyaratan sertifikasi halal dengan pembentukan badan tersebut.

“Kami harus mendukungnya dan penegakan hukum harus mulai menerapkan undang-undang,” kata Zainut, menambahkan bahwa mendapatkan sertifikasi halal tidak diwajibkan.

Selama ini, MUI merupakan lembaga resmi yang memberikan label halal untuk produk seperti makanan atau lainnya. Dengan peraturan baru ini, otomatis MUI tidak lagi menjadi acuan utama dalam produk halal di Indonesia.

Indonesia yang merupakan mayoritas penduduknya Islam memang mewajibkan setiap produk yang dijual kepasaran harus memiliki label halal terlebih dahulu. Ini merupakan kebijakan untuk perlindungan konsumen dimana masyarakat mayoritas sendiri beragama Islam sehingga produk-produk ini harus terlebih dahulu mendapatkan label halal.