Korut ‘hati-hati’ Rencanakan Serang Guam Dengan Rudal

Korea Utara mengatakan bahwa pihaknya “dengan hati-hati memeriksa” sebuah rencana untuk menyerang wilayah Guam di AS dengan rudal.

Ancaman tersebut terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump memberikan ancaman pada Korut. Trump mengatakan kepada Pyongyang bahwa ancaman terhadap AS akan disambut dengan “api dan kemarahan”.

Seorang juru bicara Angkatan Darat Korea mengatakan bahwa rencana mogok akan “dipraktikkan secara multi-arus dan berturut-turut setiap saat”. Hal ini akan terjadi begitu Kim Jong-Un membuat keputusan.

Dia menambahkan bahwa “api yang membungkus” akan digunakan untuk menampung pangkalan militer utama AS. Pangkalan militer ini berada di wilayah pulau di Samudra Pasifik bagian barat, termasuk Pangkalan Angkatan Udara Anderson.

KCNA, kantor berita milik negara Pyongyang, juga membawa sebuah pernyataan penting. Seorang pejabat militer yang berbeda yang mengatakan Korea Utara dapat melakukan operasi pre-emptive jika AS menunjukkan tanda-tanda provokasi.

Gubernur Guam, Eddie Calvo, mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam tingkat ancaman di wilayah tersebut. Ia pun meyakinkan penduduk setempat bahwa beberapa lapisan pertahanan ditempatkan secara strategis untuk melindunginya.

Guam tidak hanya sebuah instalasi militer

Dia menambahkan bahwa Guam adalah “tidak hanya sebuah instalasi militer”, namun tanah Amerika dengan warga Amerika.

Sebelumnya pada hari Selasa, Washington Post melaporkan bahwa Korea Utara telah berhasil membuat sebuah hulu ledak nuklir miniatur yang bisa muat di dalam salah satu rudal balistik antarbenua.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa klaim tersebut dikandung dalam sebuah penilaian rahasia oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika.

Seorang analis yang mengkhususkan diri di Korea Utara, yang meminta tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Sky News bahwa dia yakin Pyongyang “lebih dari setengah jalan” untuk mencapai tujuannya memproduksi senjata nuklir Korea Utara yang mampu meledak di atas daratan AS.

Dia menambahkan: “Sangat adil untuk mengatakan bahwa ini hanya masalah waktu, dalam hal dapat memukul Amerika Serikat dengan rudal (nuklir).”

Pada hari Senin, Korea Utara menanggapi dengan marah setelah PBB memberlakukan sanksi baru yang keras terhadap negara yang terisolasi setelah uji coba rudal balistik antar benua.

Pyongyang mengatakan bahwa sanksi tersebut disebabkan oleh sebuah “rencana AS yang kejam untuk mengisolasi dan menahan” negara tersebut – dan para pejabatnya juga mengancam untuk membuat Amerika “membayar harga untuk kejahatannya … ribuan kali”.

Gubernur Bengkulu Diamankan KPK

Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan diamankan di Mapolsek bengkulu. Ridwan Mukti tertangkap tangan oleh KPK bersama istrinya, Lili Madari.

Selain menangkan Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK juga turut mengamankan 2 orang kontraktor asal Bengkulu. Penangkapan Ridwan Mukti ini diduga berhubungan dengan proyek peningkatan jalan yang sedang berjalan.

Sehubungan dengan kasus tangkap tangan ini, keempat-nya dikabarkan akan segera diangkut ke Jakarta untuk mendalami kasus lebih dalam. Penangkapan ini pun sudah dipastikan oleh Polda bengkulu yang mengatakan keempatnya telah diamankan di Mapolda.
Gubernur Bengkulu Diamankan KPK

Tentunya kabar penangnkapan Gubernur Bengkulu ini membuat kaget banyak pihak. Seorang pejabat daerah tertangkap tangan oleh KPK membuat sorotan besar terjadi kepada pimpinan daerah lainnya yang mungkin saja akan mengalami hal serupa.

KPK sendiri telah mengamankan ruang kerja Gubernur Bengkulu ini. Guna mendalami informasi lebih lanjut, bersama 3 orang lainnya, Ridwan Mukti segera diberangkatkan ke Jakarta.

Wakil Presiden, Yusuf Kalla sendiri mengetahui kabar tersebut sangat menyayangkan pejabat daerah selevel Gubernur melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Korupsi dipejabat daerah memang sering kali mencoreng institusi pemerintah terlebih memang kepercayaan dari masyarakat sendiri masih rendah. Dengan kasus yang dialami oleh Gubernur Bengkulu ini, maka bertambah satu kasus lagi tentang pejabat daerah setingkat Gubernur yang ditangkap KPK.

Pengacara Habib Rizieq Sebut Kliennya Dapat Visa 1 Tahun

Habib Rizieq telah ditetapkan tersangka oleh Polisi dalam kasus ‘Chat Sex’ yang dituduhkan pada pimpinan Front Pembela Islam(FPI). Memang penetapan status ini dinilai banyak pihak janggal dan cenderung dibuat-buat, sementara kasus terus bergulir, Habib Rizieq diketahui saat ini masih berada di Arab Saudi. Sebelumnya Habib Rizieq memang melakukan ibadah umroh, dan sempat ke Malaysia, namun tiba-tiba saja pemimpin ormas FPI ini tidak kembali ke Indonesia melainkan kembali ke Arab Saudi.

Kepergian Habib Rizieq ke Arab Saudi sendiri membuat pihak kepolisian belum bisa melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus yang dituduhkan kepadanya. Red Notice sendiri telah coba dikirimkan oleh pihak kepolisian ke Interpol, namun surat tersebut dikembalikan oleh pihak Interpol karena menganggap hal tersebut kurang tepat.

Dengan tidak kembalinya Habib Rizieq hingga saat ini, pengacara pimpinan FPI tersebut mengatakan bahwa klien mendapat visa long stay dari pihak Arab Saudi. Setidaknya Habib Rizieq memiliki waktu setahun untuk menetap di Arab Saudi.Pengacara Habib Rizieq Sebut Kliennya Dapat Visa 1 Tahun

Sebelumnya pihak imigrasi mengkonfirmasi bahwa seharusnya visa kunjungan Habib Rizieq ke Arab Saudi akan berakhir pada 12 Juni lalu, namun hingga kini dari pihak pengacara Habib Rizieq mengkonfirmasi bahwa kliennya tersebut masih berada di Arab Saudi.

Pemeriksaan Habib Rizieq untuk beberapa kasus memang mengalami kendala karena pimpinan FPI ini masih berada diluar negeri. Beberapa kasus yang siap menunggu Habib Rizieq antara lain kasus ‘Chat Sex’, kasus penghinaan Pancasila, serta beberapa laporan yang dilakukan beberapa pihak terhadap pimpinan FPI ini.

Survei di Jatim, Kinerja Jokowi Memuaskan

Sudah hampir 3 tahun, Joko Widodo atau lebih sering disapa Jokowi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia yang ke-7. Pada masa 3 tahun kepemimpinan Jokowi, beberapa hal memang sudah berjalan dengan baik, dan memang masih banyak pekerjaan rumah yang masih menanti mantan Walikota Solo ini disisa masa jabatannya yang masih tersisa 2 tahun lebih.

Melihat sepak terjang Jokowi sejauh ini, Peneliti Indikator melakukan survey yang mengambil sampel dari 819 orang. Peserta dalam survey ini sendiri merupakan pemilih yang terdaftar dan merupakan pemilih dari usia 17 hingga mereka yang sudah berkeluarga. Hasil survey yang dilakukan oleh Indikator tersebut dilakukan pada provinsi Jawa Timur. Dan hasil dari Indikator dalam penilaian kepuasan pemerintahan Jokowi 3 tahun ini adalah diangka lebih dari 70%.

Angka 70% tentu saja sangat tinggi dengan predikat sangat memuaskan. Dengan hasil ini, Indikator juga mengatakan andai pemilu berlangsung saat ini, sudah dipastikan Jokowi akan meraup suara mayoritas di Jawa Timur.

Survei di Jatim, Kinerja Jokowi Memuaskan

Tentu saja hasil survey ini terbilang menggembiranakan, dan menggambarkan masa pemerintahan Jokowi sejauh ini telah memuaskan mayoritas masyarakat Jawa Tengah.

Sisa masa jabatan Jokowi yang ada 2 tahun lagi memang masih memiliki banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Elektabilitas Jokowi memang terbilang tinggi meskipun sejumlah peristiwa kontroversial terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Kenaikan harga BBM dan listrik menjadi salah satu hal yang mungkin saja menurunkan elektibilitas Jokowi saat ini.

Jokowi sendiri masih memiliki kesempatan untuk kembali bertarung dalam pemilihan umum Presiden pada tahun 2019 nanti. Sejumlah partai politik telah menunjukkan dukungannya kepada Jokowi dan telah mempersiapkan beberapa persiapan dalam menghadapi Pilpres yang baru berlangsung pada tahun 2019 nanti.

SBY Minta Semua Pihak Introspeksi Diri

Pasca Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu silam, suasana tak hanya di Jakarta melainkan diberbagai daerah di Indonesia memanas. Maraknya isu SARA yang berkembang membuat beberapa pihak bertikai baik di media sosial maupun di dunia nyata. Tak jarang pula beberapa orang diringkus lantaran melakukan hate speech dan beberapa lainnya telah ditangkap lantaran dituduh melakukan perkusi kebeberapa orang.

Sejak diputuskannya vonis bagi Ahok untuk kasus penistaan agama, tampaknya hal sensitif bernuansa SARA tak kunjung selesai. Selepas penetapan vonis terhadap Ahok, rupanya drama ini masih tak kunjung selesai. Berbagai pihak yang bersebrangan tampaknya masih sama-sama belum puas dan masih sering melakukan aksi saling serang.

Melihat kondisi yang semakin tak kondusif ini, Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disapa SBY memberikan suaranya.

SBY Minta Semua Pihak Introspeksi Diri

Menurut SBY yang juga merupakan ketua umum Partai Demokrat mengatakan semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah sudah seharusnya menyelesaikan semua perkara tersebut dan melupakan kejadian yang telah lewat(Pilkada DKI Jakarta).

Bagi SBY, sudah seharusnya semua pihak introspeksi diri dalam kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Ia pun memberikan intruksi pada kader-kadernya agar hal yang terjadi di DKI Jakarta tak terulang didaerah lain yang ada di Indonesia.

SBY menuturkan bahwa andai kejadian serupa terulang, maka hal tersebut merupakan langkah mundur demokrasi yang ada di Indonesia. Bagi SBY, jika Pilkada membuat orang bersebrangan, sudah seharusnya setelah pesta demokrasi itu usai maka pihak yang bersebrangan tersebut dapat kembali bergandengan tangan.