Jakarta Barat Akan Punya 10 RPTRA Tahun Depan

Jakarta Barat akan membangun ruang publik terintegrasi ramah anak (RPTRA) setelah mendapat tanggapan positif dari warga, kata seorang pejabat.

Rencana pengembangan 10 RPTRA baru tahun depan atas tanah milik pemerintah DKI Jakarta disarankan oleh pemerintah kecamatan, Kepala Dinas Perumahan dan Hunian Jakarta Barat Taufik mengatakan pada hari Senin.

“RPTRA baru juga akan dilengkapi dengan fasilitas […] seperti perpustakaan dan taman anak-anak,” katanya seperti dikutip wartakota.tribunnews.com.

RPTRA merupakan salah satu program penandatanganan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.

Taufik mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 13 miliarĀ  kepada Badan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jakarta.

Saat ini, ada 56 RPTRA yang tersebar di tujuh kabupaten di Jakarta Barat.

“Pembangunan pada 20 RPTRA yang dibangun dengan menggunakan dana daerah 2017 telah mencapai 95 persen. Beberapa diantaranya, seperti RPTRA Wijayakusuma, Menara, KS Tubun dan Manunggal, kini terbuka untuk umum, “katanya.

RPTRA sendiri menjadi salah satu tempat penting yang banyak hadir pada kota-kota besar seperti Jakarta. Ini menandakan bahwa kota tersebut menjadi salah satu kota ramah anak, ini menjadikan anak-anak yang ada di Jakarta memiliki tempat untuk bermain.

Selain untuk anak-anak, RPTRA juga menjadi salah satu tempat favorit bagi banyak komunitas untuk berkumpul. Ini menjadikan banyak komunitas anak muda yang memiliki banyak kegiatan positif untuk dapat hadir ditempat-tempat seperti RPTRA.

Dengan kehadiran RPTRA ini juga diharapkan dapat mengubah kegiatan yang menyangkut anak muda dan lebih berada dalam jalur positif seperti tempat berkumpul komunitas, tempat berolahraga atau tempat kreatif lainnya.

Keberadaan RPTRA ini akan semakin membuat orang dapat menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman, dengan kegiatan yang lebih positif.

Kebijakan Perluasan Larangan Motor Diprotes

Kebijakan perluasan larangan motor di Jakarta diwacanakan akan terus diperluas. Perluasan larangan motor akan menjangkau hingga Jalan Jendral Sudirman atau Hotel Indonesia.

Hingga saat ini, larangan berkendara motor untuk melintasi masih berada diĀ Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin atau Bundaran Hotel Indonesia (HI). Wacana perluasan ini diwacanakan akan segera disosialisasikan pada 12 September mendatang.

Tentu saja, larangan bagi pemotor untuk melintas pada jalan protokol ini mendapat kritik dari banyak kalangan. Larangan melintas motor di jalan-jalan besar ini dikritik karena dianggap mencoba menyingkirkan mereka yang berekonomi menengah kebawah.

Para pemotor yang merasa dirugikan pun akan menggelar unjuk rasa di Monumen Nasional(Monas) untuk memprotes kebijakan ini. Tentu saja kebijakan ini dinilai tidak pro terhadap rakyat menengah kebawah dan sangat diskriminatif karena dinilai mengistiewakan pengendara bermobil yang notabenya mereka yang biasaya memiliki ekonomi lebih baik dari para pengendara motor pada umumnya.

Adapun alasan dari pemerintah DKI Jakarta untuk memberikan larangan pengendara motor melintasi jalan-jalan protokoler tersebut adalah untuk “memaksa” mereka menggunakan transportasi publik dan juga dianggap sebagai biang kemacetan. Tentu anggapan ini mendapat kritik keras, karena jika dibandingkan pengendara bermobil, tentunya kendaraan bermotor dinilai menyumbang lebih sedikit kemacetan dibandingkan mereka yang menggunakan mobil, belum lagi tak jarang setiap mobil hanya berisi 1 atau 2 orang saja.

Kondisi ini membuat pro dan kontra, ada yang mengatakan bahwa sudah saatnya orang harus sadar menggunakan transportasi publik sehingga dapat mengurangi kemacetan. Meskipun demikian, penggunaan transportasi seperti kereta dan busway masih menemui permasalahan dibeberapa hal.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di busway misalnya, masih lamanya kedatangan busway untuk penjemputan sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu. Selain hal ini, tak jarang biaya dan tenaga yang dikeluarkan dengan menggunakan transportasi publik masih dirasa kurang dan pihak yang dirugikan merasa saat ini belum tepat untuk memperlakukan aturan ini.

Tampaknya pembenahan transportasi publik harus segera dilakukan dan membberikan subsidi harga yang lebih murah sehingga makin banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi publik.